Jakarta – Penguatan sinergi antarinstansi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di Ruang Rapat Khusus Kantor Walikota Jakarta Timur, pada Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini membahas optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Kerja sama serta pembinaan dan bantuan hukum termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, menyampaikan bahwa kondisi masyarakat Jakarta Timur tetap kondusif meskipun memiliki latar belakang yang majemuk. Ia juga menjelaskan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kanwil Kementerian Hukum, guna mendukung kelancaran roda pemerintahan.
 |
 |
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, Baroto, menjelaskan transformasi kelembagaan pasca pemisahan kementerian. Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam memperluas kolaborasi layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baroto memaparkan sejumlah layanan yang dapat disinergikan, di antaranya layanan Kekayaan Intelektual seperti pendaftaran merek kolektif dan indikasi geografis, serta layanan AHU seperti pendirian perseroan perorangan. Selain itu, Kanwil juga siap memberikan pendampingan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
Terkait akses keadilan, Baroto menyampaikan bahwa capaian Posbankum di Provinsi DKI Jakarta pada tahun sebelumnya telah mencapai 100 persen. Layanan tersebut juga telah didukung oleh paralegal yang mendapatkan pelatihan khusus. Audiensi ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, serta mendorong lahirnya inovasi layanan hukum yang lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
