Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dibuka oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Kanti Mulyani. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Kanti Mulyani menegaskan bahwa Kanwil berkomitmen penuh mendukung proses pengharmonisasian agar Rancangan Perda yang disusun memiliki kesesuaian secara vertikal maupun horizontal, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Kanti Mulyani menyampaikan bahwa proses harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan forum strategis untuk memastikan norma yang diatur telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kanwil, melalui peran perancang peraturan perundang-undangan, hadir untuk memberikan pendalaman substansi, teknik penyusunan, serta memastikan sistematika dan rumusan norma telah sesuai kaidah hukum. “Kami mendukung penuh proses harmonisasi ini agar produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Juanda Permana Jaya, menyampaikan paparan awal sebelum pembahasan pasal demi pasal Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIp) DKI Jakarta Tahun 2026–2046. Ia menjelaskan bahwa RPIp merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015, yang wajib mengacu pada RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan RPJMD. Industri sendiri didefinisikan sebagai seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang dan jasa. Ia juga menekankan pentingnya forum harmonisasi ini untuk menyempurnakan substansi sebelum hasil pembahasan disampaikan kepada DPRD.

Juanda menguraikan tantangan sektor industri DKI Jakarta yang saat ini didominasi sektor jasa, sementara aktivitas manufaktur cenderung bergeser ke wilayah penyangga. Melalui RPIp 2026–2046, Jakarta diarahkan menjadi kota global maju berbasis industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Strategi yang disiapkan meliputi penguatan penguasaan bahan baku, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, serta kerja sama multipihak. Pembangunan industri dirancang dalam tiga tahapan, yaitu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 10 tahun berikutnya, serta diselaraskan dengan RTRW dan RDTR agar tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang. Dengan harmonisasi yang komprehensif, diharapkan Perda yang dihasilkan mampu menjadi landasan kuat bagi arah pembangunan industri Jakarta dua dekade mendatang.

Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai di Jakarta, Kamis (12/02/2026). Dalam momen penuh khidmat tersebut, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan pesan mendalam mengenai integritas dan etika kepemimpinan kepada seluruh jajarannya.
Supratman menegaskan bahwa jabatan yang diemban setiap pegawai hanyalah amanah sementara yang memiliki batas waktu. Menurutnya, yang akan menjadi warisan abadi adalah cara seorang aparatur memperlakukan rekan kerja serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Jabatan itu ada batasnya, namun nilai yang abadi adalah bagaimana kita menghargai bawahan dan setulus apa kita melayani publik. Saya mengajak seluruh insan Kemenkum untuk menumbuhkan rasa cinta dan pengabdian yang tulus terhadap institusi," ujar Supratman dalam sambutannya.
Acara yang mengusung tema “Harmoni Ramadhan Menyatukan Langkah, Menguatkan Iman, Menyempurnakan Pengabdian” ini dilaksanakan secara hybrid. Jajaran Kantor Wilayah Kemenkum DK

Jakarta turut hadir secara daring, diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Zulfahmi dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Kanti Mulyani.
Selain pengarahan menteri, rangkaian acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Letda Inf. H. Ma’sum, pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial, serta tausiyah spiritual dari Ustaz Ahmad Sarwat. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi pegawai Kemenkum untuk menyatukan langkah dan memperkuat harmoni spiritual demi pelayanan publik yang lebih berdampak.

Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional.

“KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, agenda pembangunan nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang efektif. Reformasi hukum, termasuk melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif.

Ia menyoroti masih adanya persoalan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi dan daya saing nasional, seperti aturan yang tumpang tindih, multitafsir, hingga menimbulkan biaya tinggi. Karena itu, deregulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan struktural dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Di bidang pangan, tantangan regulasi masih terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, disharmoni regulasi antarkementerian, rumitnya perizinan dan rantai distribusi, dan bantuan serta subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Langkah deregulasi yang dibutuhkan dalam sektor pangan meliputi penyederhanaan rantai distribusi pangan, penyederhanaan perizinan usaha pertanian dan industri pangan, pengurangan biaya transaksi, pemajuan investasi di sektor agroindustri dan pangan, dan penguatan kepastian hukum bagi investor,” tuturnya.

Kemudian di bidang energi, lanjut Supratman, arah deregulasi nasional menyasar sektor minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan. Ia menjelaskan, di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia mengalami tantangan menurunnya kapasitas produksi nasional sehingga ketahanan energi nasional berada pada kondisi rentan. Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, masih terdapat kerugian negara hingga ketidakpastian hukum kontraktual. Supratman mengatakan, deregulasi menjadi jalan keluar strategis untuk mendukung penguatan kedaulatan energi.

“Deregulasi di bidang energi menyasar beberapa hal, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, integrasi perizinan, penyusunan kerangka hukum yang mengatur interkoneksi dan supergrid, dan regulasi khusus sistem penyimpanan energi baterai,” jelas Supratman.

Ia menekankan, kepastian hukum yang diperkuat melalui implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan energi.

Di samping itu, Supratman juga merangkul Polri dalam mendukung deregulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Setidaknya terdapat empat peran Polri yang mencakup penegakan hukum yang responsif, pengawalan proyek strategis nasional, pengawalan objek vital nasional, pula digitalisasi layanan publik,” sebutnya.

Pemerintah optimistis sinergi antara reformasi regulasi dan pembaruan hukum pidana akan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memastikan pembangunan berjalan produktif dan inklusif.

Jakarta — Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Barat melaksanakan rapat rutin pada Rabu (11/2/2026) sebagai bagian dari penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Kegiatan yang berlangsung di Aula B Lantai IV dan Ruang Rapat Ismail Saleh tersebut membahas permohonan perpanjangan masa jabatan, klarifikasi atas pengaduan masyarakat, serta administrasi notaris baru.

Di Jakarta Timur, rapat dipimpin oleh Ketua MPDN setempat dengan agenda klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan masyarakat. Selain itu, majelis juga melaksanakan wawancara terhadap permohonan perpanjangan masa jabatan notaris sebagai bagian dari proses evaluasi administratif sebelum penerbitan rekomendasi.

Hasil rapat menyepakati persetujuan atas usulan perpanjangan masa jabatan notaris yang telah memenuhi ketentuan. Surat rekomendasi diterbitkan untuk disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Sementara itu, terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik, majelis telah mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor, dengan tindak lanjut berupa sidang lanjutan pada bulan berikutnya sesuai mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

Pada hari yang sama, MPDN Jakarta Barat juga melaksanakan rapat rutin dengan agenda wawancara perpanjangan masa jabatan serta penerimaan lapor diri notaris baru sebagai bagian dari pembinaan awal. Majelis turut membahas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan setelah mendengarkan keterangan para pihak, menyusun berita acara yang merekomendasikan agar laporan tersebut dilanjutkan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Zulfahmi, menegaskan bahwa pelaksanaan rapat rutin MPDN merupakan instrumen penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas jabatan notaris. Melalui mekanisme pengawasan yang berjalan secara terstruktur, diharapkan pelayanan hukum kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti kegiatan senam pagi bersama di lapangan kantor wilayah pada Rabu (11/2/2026) pukul 07.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kebugaran fisik, menjaga kesehatan, serta mendukung produktivitas kerja pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme dari para pegawai. Selain menjadi sarana olahraga, senam pagi bersama juga dimanfaatkan sebagai momentum mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antarpegawai di lingkungan kerja.

Aktivitas olahraga rutin seperti ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit, khususnya bagi pegawai dengan aktivitas kerja yang cenderung banyak duduk. Dengan kondisi tubuh yang lebih sehat, diharapkan pegawai dapat bekerja lebih optimal dan produktif.

Para pegawai mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena memberikan energi positif sebelum memulai pekerjaan. Diharapkan kegiatan senam pagi bersama dapat terus dilaksanakan secara rutin guna mendukung budaya hidup sehat dan meningkatkan semangat kerja di lingkungan kantor.