Jakarta - Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta terus mematangkan langkah strategis pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Penetapan Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan di Aula A pada Selasa (03/02/26), sebagai tindak lanjut dari pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (PZI) yang telah dilakukan sebelumnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanti Mulyani, selaku Ketua Tim PZI, menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna merumuskan rencana kerja dan target prioritas yang terukur dan berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. "Tercapainya WBBM merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, dan target yang kita susun hari ini diharapkan dapat dicapai secara kolektif. Saya yakin dengan kerja kita bersama, predikat WBBM bukan suatu hal yang tidak mungkin.,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah, Baroto, dalam arahannya menekankan pentingnya mewujudkan komitmen melalui perencanaan yang matang, terukur, dan berorientasi hasil. “Komitmen itu yang harus kita wujudkan. Rencana kerja dan target prioritas harus direncanakan dengan baik, terukur, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya. Peran Tim Kerja Manajemen Perubahan sangat penting sebagai motor penggerak Zona Integritas, serta melakukan internalisasi nilai-nilai Zona Integritas dan BerAKHLAK agar dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai.

Lebih lanjut, Baroto menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Pokja Pelayanan Publik harus mampu mengidentifikasi layanan yang dimiliki, terus berinovasi, memastikan standar layanan dilaksanakan dengan baik, serta responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Tim PZI hanya dapat dicapai dengan dukungan seluruh pegawai. “Bekerjalah pada posisi masing-masing secara maksimal, karena suksesnya pembangunan Zona Integritas adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Jakarta, 3 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas MPDN, MPWN, dan MKNW Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan diawali dengan diskusi bersama Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris. Tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menguatkan pengawasan notaris di Jakarta sebagai tolok ukur pengawasan kenotariatan nasional. Kegiatan ini menjadi forum untuk mendiskusikan tantangan pengawasan notaris sekaligus membuka ruang dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan notaris.

Kemudian dilanjutkan pertemuan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Pusat dan Utara.
Dalam rapat, MPD Jakarta Pusat melaporkan sejumlah tantangan, termasuk kekosongan unsur pemerintah, distribusi pemeriksa protokol notaris, dan persoalan penyimpanan protokol, termasuk protokol lama hingga 25 tahun. Sementara itu, MPD Jakarta Utara menghadapi isu serupa, seperti notaris yang tidak mengajukan cuti administratif dan praktik pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran.

Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa persoalan protokol notaris merupakan isu klasik yang perlu dibenahi secara bertahap. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

“Masalah notaris sangat banyak, tapi protokol adalah isu klasik yang perlu dibereskan. Kewenangan ada di MPD, tempat penyimpanan perlu ditata, protokol terbengkalai harus didata, dan peran akademisi menjadi penyeimbang pengawasan”,pesan Pak Baroto Kepala Kantor Wilayah DK Jakarta

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan notaris di Jakarta semakin kuat, sistematis, dan transparan, sekaligus menjadi contoh bagi pengawasan kenotariatan di tingkat nasional.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Seluruh Penyuluh Hukum serta JFU Layanan Bantuan Hukum (Luhbankum) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai langkah strategis memperkuat kinerja layanan hukum kepada masyarakat. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanti Mulyani pada Senin (2/2/2026).

Rapat ini difokuskan pada upaya optimalisasi capaian target kinerja tahun anggaran 2026, khususnya dalam penguatan layanan penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan JDIH. Sejumlah langkah strategis dibahas, antara lain percepatan pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), peningkatan kapasitas paralegal di setiap zonasi, serta sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dalam memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat.

Selain itu, Kanwil Kemenkum DK Jakarta juga mendorong pengembangan program inovasi yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, termasuk pendokumentasian kasus-kasus riil sebagai kisah keberhasilan Posbankum serta perencanaan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung dan hybrid. Melalui konsolidasi ini, diharapkan layanan hukum di wilayah Daerah Khusus Jakarta semakin efektif, mudah diakses, dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang berkeadilan.

Senin, 2 Februari 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan rapat Monitoring Dan Evaluasi Kinerja yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan diikuti oleh pejabat struktural serta ketua tim kerja sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan peningkatan kinerja organisasi

Dalam rapat tersebut, dibahas aksi percepatan aktivasi Coretax dan Seraya. Untuk mengatasi kendala yang ada, Kakanwil menyepakati penerbitan bukti potong manual berbasis Excel serta rencana menghadirkan Direktorat Jenderal Pajak guna membantu pegawai yang mengalami hambatan aktivasi. Selain itu, akan dilakukan pendataan pegawai yang belum melakukan aktivasi untuk selanjutnya diberikan pendampingan secara bertahap

Pada bidang Pelayanan Hukum, Kakanwil mendorong percepatan layanan yang bersifat urgent, termasuk target pendaftaran merek koperasi dan peningkatan maturitas Kekayaan Intelektual yang saat ini berada pada level 3,22 melalui pembentukan tim khusus. Sementara itu, layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) diperkuat melalui koordinasi MKN, MPD, dan MPW guna meningkatkan pengawasan notaris, validasi data pelaporan melalui aplikasi PASTI, serta penyatuan basis data pusat dan daerah. Mekanisme kehumasan dan pelaporan juga menjadi perhatian dengan penyusunan target mingguan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi

Di bidang Pembinaan dan Pelayanan Hukum, Kepala Kantor Wilayah mengoptimalkan peran Organisasi Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum melalui pemantauan langsung, pendampingan, serta strategi jemput bola. Sejumlah program unggulan dirancang, seperti penyuluhan hukum melalui booth, pelaksanaan kegiatan hybrid dengan melibatkan praktisi hukum dan aparatur kelurahan, pengembangan podcast Posbankum, serta rencana Posbankum Goes to School. Seluruh kegiatan akan didukung dengan format pelaporan yang seragam untuk mendukung evaluasi pimpinan secara komprehensif

Melalui rapat ini, Baroto menegaskan pentingnya sinergi lintas divisi, keseragaman data, serta percepatan pelaporan sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan hukum. Kanwil Kemenkum DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menegaskan komitmennya menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses melalui kunjungan ke Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2026). Kunjungan ini menjadi wujud nyata peran negara dalam mendekatkan keadilan kepada masyarakat melalui Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum), khususnya bagi warga di lapisan terbawah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Khusus Jakarta, Baroto menyampaikan bahwa Posbankum dirancang agar masyarakat tidak lagi merasa jauh dari hukum. “Posbankum ini kami harapkan menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk bertanya, berkonsultasi, dan mendapatkan pendampingan hukum tanpa rasa takut maupun terbebani biaya. Negara harus hadir dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanti Mulyani, dan disambut langsung oleh Lurah Serdang, Suci Asliyati Slagai. Lurah Serdang menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang telah terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Hukum, yang dinilainya mampu menghadirkan layanan hukum berkeadilan dan mudah diakses oleh warganya.

Selain pengenalan Posbankum, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Posbakumadin Jakarta Pusat. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan layanan hukum, tetapi juga memahami aturan hukum terbaru yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.