Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum turut hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) membahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama. FGD ini digelar pada Jumat, 20 Juni 2025, bertempat di Orchardz Hotel Industri. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak strategis, antara lain perancang peraturan dari Kanwil Kementerian Hukum DKJ, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan diskusi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum DKJ menyampaikan berbagai masukan substansial terhadap isi Rapergub, khususnya dalam memperkuat landasan hukum serta mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah pemersatu dan penjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Proses dialog berlangsung aktif dan konstruktif, menunjukkan semangat kolaboratif antar instansi. Sebagai bagian dari hasil konkret kegiatan, para perwakilan lembaga turut menandatangani Berita Acara Hasil Rapat FGD sebagai bentuk komitmen bersama terhadap penyempurnaan regulasi tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Rapergub tentang Forum Kerukunan Umat Beragama akan segera dibawa ke tahap berikutnya, yaitu Rapat Pleno Pengharmonisasian yang direncanakan akan digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Proses ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya selaras secara yuridis, namun juga kontekstual dengan dinamika sosial yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini mencerminkan upaya bersama lintas sektor dalam menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama melalui instrumen hukum yang tepat dan aplikatif.

Jakarta - Dalam rangka membentuk aparatur sipil negara yang tangguh, sehat, dan disiplin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar kegiatan orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024, yang diisi dengan berbagai kegiatan fisik dan pemeriksaan kesehatan pada Jumat (20/06/2025). Rangkaian kegiatan meliputi olahraga bersama, pelatihan baris-berbaris (PBB), serta screening kesehatan oleh tim tenaga kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kedisiplinan, serta memastikan kondisi fisik CPNS dalam keadaan prima sebelum mengikuti tahap-tahap selanjutnya.

Instruktur PBB dalam kegiatan ini adalah Bumi Asmoro Subekti, Syifa Shalehuddin, dan Andi Nofriyanto, yang memberikan pelatihan langsung di lapangan. Materi pelatihan meliputi sikap sempurna, jalan di tempat, penghormatan, serta formasi baris-berbaris lainnya, yang bertujuan menanamkan rasa tanggung jawab dan kekompakan antar peserta.

Di sisi lain, tim tenaga kesehatan Kanwil Kemenkum DK Jakarta turut melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pengecekan tekanan darah, indeks massa tubuh, dan tes kesehatan dasar lainnya. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Kanwil dalam menjaga kesehatan para CPNS sejak dini. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan para CPNS dapat menjalani masa orientasi dengan semangat, serta menunjukkan kesiapan secara fisik dan mental untuk menjadi bagian dari Kementerian Hukum.

Jakarta, 19 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi PPPH melaksanakan kegiatan pendampingan pasca Peacemaker Training Tahun 2025 yang berlangsung di Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi Peacemaker Training dan sebagai bagian dari rangkaian penilaian Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025.

Pendampingan ini dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025, pukul 10.00 WIB dan sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tim pendamping memberikan arahan kepada peserta PJA terkait pemenuhan data dukung seperti sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum (Posbakum), inovasi program, penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi, penyusunan surat keputusan yang diperlukan, serta pelaporan dan dokumentasi aktualisasi.

Dalam forum tersebut, Lurah Gambir menyampaikan permasalahan aktual di wilayahnya, yakni adanya sengketa tanah yang dikuasai oleh pihak luar dan menimbulkan konflik dengan warga sekitar. Persoalan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan non-litigasi, berupa penyuluhan hukum dan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga turut mendukung prioritas program pemerintah, khususnya dalam hal fasilitasi pendirian Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum.

Sebagai tindak lanjut, Lurah Gambir berkomitmen segera menyelesaikan laporan aktualisasi Paralegal Justice Award 2025 melalui platform yang telah disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Ia juga menyampaikan akan mengagendakan sosialisasi Posbakum dalam rapat rutin bersama tokoh masyarakat dan aktivis wilayah.

Kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadaban melalui pendekatan non-litigasi.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta kembali melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Notaris Pengganti Yang Berjumlah 5 Orang, Kamis (19/06/2025). Acara ini berlangsung khidmat dengan dipimpin langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Andi Yulia Hertaty, serta dihadiri oleh pejabat manajerial dan non manajerial, rohaniawan, saksi, dan para undangan.

Dalam sambutannya, Andi Yulia Hertaty mengucapkan selamat kepada para notaris pengganti yang baru saja dilantik, seraya menekankan pentingnya peran strategis notaris dalam mendukung kepastian hukum di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa jabatan notaris bukan hanya sekadar profesi administratif, namun juga memiliki nilai sosial dan moral yang tinggi dalam menjaga tatanan hukum.

“Notaris pengganti memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan proses hukum, khususnya di Jakarta yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis. Maka dari itu, profesionalisme, integritas, serta pemahaman mendalam terhadap hukum adalah hal mutlak yang harus dimiliki,” tegasnya.

Lebih lanjut, Plh. Kakanwil mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan merupakan komitmen moral dan hukum yang harus dijunjung tinggi, tidak hanya di hadapan negara dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pelantikan ini menjadi wujud nyata dari komitmen Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta dalam memastikan pelayanan kenotariatan tetap berjalan optimal meskipun notaris definitif berhalangan. Dengan pelantikan ini, diharapkan para notaris pengganti dapat melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab, menjaga etika profesi, serta memberikan layanan hukum yang cepat, tepat, dan terpercaya kepada masyarakat. Acara ditutup dengan doa bersama dan ucapan selamat kepada para notaris pengganti yang siap mengemban tugas baru dengan dedikasi dan integritas tinggi.

Jakarta, 19 Juni 2025–Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan fasilitasi Penilaian Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat. Kegiatan ini berlangsung di RPTRA Ria Damkar, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pada Kamis (19/6).

Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB dengan agenda utama memberikan arahan kepada Lurah Joglo terkait pelaksanaan penilaian PJA. Dalam arahan tersebut, pihak Kanwil Kemenkum DK Jakarta mendorong Lurah untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan penanganan konflik di wilayahnya serta menyusun kronologi kejadian sebagaimana ketentuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Selain fasilitasi penilaian PJA, kegiatan juga diisi dengan Sosialisasi Posbakum yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum Olivia Dwi Ayu Qurbaningrum dan Sosialisasi E-Posbakum oleh Sony Andika Pratama.

Dalam penyampaian materi Posbankum, dijelaskan bahwa Posbakum berperan penting sebagai ujung tombak pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam mendukung tugas para paralegal di tingkat kelurahan.

Posbankum didirikan bertujuan sebagai wadah untuk konsulasi hukum bagi masyarakat dan paralegal. Bukan konsultasi saja, namun paralegal dan Lurah yang menjadi tim Posbankum dapat menjadi juru damai dari permasalahan yang ada di wilayahnya sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara non litigasi. Jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak maka permasalahan dapat di rujuk ke Lembaga Bantuan Hukum. Adapun saat ini jumlah Posbankum di wilayah Jakarta Barat berjumlah 19 dan akan terus bertambah sampai akhir 2025.

Sony Andika menjelaskan bahwa aplikasi E-Posbakum hadir sebagai sarana digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum pada Posbankum yang telah terbentuk. Aplikasi ini memiliki enam fitur utama, yakni: Organisasi Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Profil Penyuluh Hukum, Paralegal, Permohonan Penyuluhan Hukum, dan Aduan Masyarakat.

Selanjutnya kegiatan diisi dengan diskusi dengan peserta yang terdiri dari para ketua RW dan RT. Diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi pada warga adalah sengketa tanah. Lurah Joglo memberikan penjelasan kepada warga bahwa kelurahan yang mempunyai buku C, yaitu catatan tanah dari tahun 1960 dan itu menjadi pedoman lurah selain aturan pertanahan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Lurah Joglo diharapkan segera menyelesaikan Laporan Aktualisasi PJA 2025 sesuai pedoman dari BPHN. Demikian juga kepada para peserta pelatihan Paralegal Serentak tahap II juga diimbau untuk segera melaksanakan aktualisasi.