Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta menggelar Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Tahun 2026 pada Jumat (17/04/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan publik yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan peneliti.

Plh. Kepala Kantor Wilayah, Zulfahmi, menegaskan bahwa FKK merupakan instrumen penting dalam membangun dialog dua arah antara pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi sarana diskusi, tetapi juga wadah untuk menyelaraskan perspektif serta meningkatkan kualitas kebijakan publik di tingkat wilayah.

Ia juga menyoroti posisi strategis DKI Jakarta sebagai episentrum ekonomi dan barometer stabilitas nasional dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Berbagai isu lintas sektoral, seperti penataan ruang, hak asasi manusia, investasi, kepastian hukum, hingga ketenagakerjaan, membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis analisis yang kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulfahmi menekankan bahwa FKK memberikan sejumlah manfaat strategis, di antaranya mendorong harmonisasi dan sinkronisasi tata kelola, mempercepat pelayanan publik, mengidentifikasi hambatan regulasi, serta memperkuat tata kelola berbasis bukti. “Kami berkomitmen menjadikan Kanwil DK Jakarta sebagai mitra strategis bagi pemerintah dan akademisi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan implementatif,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan peneliti, antara lain Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Muh Azis Muslim, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Widhi Novianto, serta Peneliti Ahli Muda Pusat Riset BRIN Trisapto Wahyudi Agung. Para narasumber memberikan perspektif akademis dan praktis terkait strategi peningkatan kualitas kebijakan publik yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan FKK ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor serta menghasilkan kebijakan yang lebih tajam, solutif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Jakarta – Upaya penguatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan terus dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan peninjauan secara berkala. Hal ini menjadi penting untuk memastikan setiap regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta selaras antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Rapat Tim Kerja Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Kamis (16/04/2026). Rapat yang dipimpin oleh Raymond Sitorus ini menjadi forum strategis dalam mengkaji ulang efektivitas pembentukan regulasi nasional.

Dalam arahannya, Raymond Sitorus menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada kebutuhan hukum masyarakat dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi. Ia menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan (manjau) difokuskan pada pematangan konsep, ruang lingkup, serta penguatan basis kajian berbasis data (evidence-based policy). Hasil dari proses ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis baik dari aspek regulasi maupun nonregulasi.

Dalam forum tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Kanti Mulyani, menyoroti sejumlah isu krusial dalam praktik pembentukan regulasi. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU P3, termasuk fenomena izin prakarsa yang kerap digunakan di luar mekanisme perencanaan formal serta belum optimalnya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mengemuka pula temuan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pembentukan peraturan, di mana sejumlah regulasi strategis justru lahir di luar program perencanaan. Melalui kegiatan ini, Tim Kerja Manjau diharapkan mampu memetakan persoalan secara komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif, terarah, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan hukum nasional.

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan hasil evaluasi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum dalam kegiatan yang diselenggarakan secara terpusat di Kementerian pada Rabu (15/04/2026). Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal Ombudsman guna memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar serta terbebas dari praktik maladministrasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memetakan potensi maladministrasi sekaligus mengukur mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Seiring perkembangan, sistem penilaian tahun 2025 mengalami transformasi dengan pendekatan empat dimensi utama, yaitu input, proses, output, dan pengaduan. Penilaian juga mempertimbangkan tingkat kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman sebagai indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat sejumlah area yang perlu menjadi perhatian, di antaranya peningkatan pemahaman terkait maladministrasi, optimalisasi perencanaan program, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan efektivitas dan kecepatan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman merekomendasikan pemberian apresiasi kepada unit layanan dengan capaian kinerja tinggi, serta pelaksanaan pembinaan bagi unit yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi dengan Ombudsman juga menjadi langkah strategis dalam memastikan perbaikan layanan berjalan optimal.

Melalui evaluasi ini, seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat integritas, serta meminimalkan potensi maladministrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada masyarakat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum KUHP dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas layanan Posbankum Tahun 2026 pada Selasa (14/04/2026) di Kelurahan Bukit Duri. Kegiatan ini dilaksanakan bersama LBH Paham DKI Jakarta dan Posbankum setempat sebagai langkah konkret memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanti Mulyani, Lurah Bukit Duri, serta Direktur LBH Paham DKI Jakarta, Deviyanti Dwiningsih.

Dalam sambutannya, Kanti Mulyani menegaskan bahwa Posbankum merupakan garda terdepan Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat. Melalui dukungan paralegal terlatih, Posbankum tidak hanya memberikan konsultasi, tetapi juga memfasilitasi mediasi sengketa hingga rujukan advokasi kepada LBH mitra apabila diperlukan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas paralegal dalam memahami KUHP baru, mengingat tahun 2026 menjadi fase krusial dalam implementasi reformasi hukum pidana nasional. Program sosialisasi seperti “Posbankum Go To School” turut didorong sebagai upaya membangun literasi hukum sejak dini di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Lurah Bukit Duri menyoroti masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat yang kerap dihadapkan pada persoalan kompleks, seperti konflik sosial dan sengketa yang melibatkan pendamping hukum. Ia berharap Posbankum dapat lebih aktif hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum yang responsif. Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan oleh Direktur LBH Paham DKI Jakarta terkait tindak pidana kesusilaan dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Melalui kegiatan ini, diharapkan Posbankum semakin optimal menjalankan perannya sebagai ujung tombak pelayanan hukum yang profesional, inklusif, dan berkeadilan.

Jakarta – Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik terus menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dan berbasis risiko.

Kementerian Hukum Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyelenggaraan Monitoring Rencana Aksi Tindak Lanjut Area of Improvement (AOI) SPIP serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2026.

Kegiatan monitoring dilaksanakan berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ-PW.02.03-14, dengan tujuan memastikan seluruh satuan kerja menindaklanjuti area perbaikan yang telah diidentifikasi sebelumnya, sekaligus mengevaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian intern.

Rangkaian monitoring dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan pada 1–2 April 2026, pelaksanaan pada 6–17 April 2026, serta pelaporan pada 20–24 April 2026. Kegiatan ini melibatkan tim Inspektorat Wilayah I hingga V yang terdiri dari auditor dan pejabat pengawasan internal.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan penilaian menyeluruh terhadap tindak lanjut rencana aksi di setiap satuan kerja, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan akuntabilitas kinerja.

Sejalan dengan kegiatan tersebut, Kementerian Hukum juga menyelenggarakan Bimtek Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas satuan kerja dalam melaksanakan penilaian mandiri SPIP, termasuk peran asesor dalam menjaga kualitas dan objektivitas hasil penilaian.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa SPIP merupakan proses terintegrasi yang melibatkan seluruh unsur organisasi guna memastikan efektivitas kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan capaian maturitas SPIP tahun 2025 sebesar 3,320, pada tahun 2026 Kementerian Hukum memfokuskan penguatan pada peningkatan manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi melalui penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), sebagai bagian dari komitmen mewujudkan good governance dan pengawasan internal yang berkelanjutan.