Jakarta – Suasana kebersamaan dalam rangka Idulfitri dimanfaatkan sebagai momentum mempererat sinergi antara pemerintah dan profesi notaris melalui kegiatan Silaturahmi dan Halal Bihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang digelar pada Jumat (10/04/2026) di Rumah Bersama INI IPPAT DKI Jakarta, Tebet. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi, membangun komunikasi yang lebih solid, serta meneguhkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Baroto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Kanwil Kemenkum dan seluruh jajaran notaris, sekaligus menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dalam suasana Idulfitri. Ia menekankan pentingnya peningkatan tata laksana notaris dan PPAT agar semakin tertib, serta mendorong optimalisasi kualitas pelayanan di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang. Selain itu, penguatan koordinasi melalui peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai penting agar aspirasi notaris dapat terakomodasi secara adil dan menghasilkan rekomendasi yang berdampak substantif.

Kegiatan ini turut diisi dengan tausiyah yang menegaskan bahwa halal bihalal merupakan tradisi khas Indonesia sebagai sarana menyucikan hati dan memperkuat ketakwaan serta saling memaafkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun semangat kebersamaan dan koordinasi yang semakin solid antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta dan Ikatan Notaris Indonesia dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan audiensi dengan Universitas Binawan dalam rangka pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) serta penjajakan kerja sama kelembagaan pada Kamis, 9 April 2026, bertempat di Kampus Universitas Binawan, Jakarta Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Zulfahmi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati, serta jajaran pimpinan Universitas Binawan. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam penguatan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan akademik.

Dalam pemaparannya, Zulfahmi menegaskan bahwa pembentukan Sentra KI merupakan langkah strategis dalam melindungi inovasi dan karya cipta civitas akademika agar memiliki kepastian hukum dan nilai tambah ekonomi. Ia juga menyoroti bahwa keberadaan Sentra KI dapat mendorong peningkatan akreditasi perguruan tinggi sekaligus memperkuat budaya inovasi di lingkungan kampus. Selain itu, disampaikan komitmen untuk memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari proses pendaftaran hingga penyusunan dokumen paten, sehingga setiap karya yang dihasilkan dapat terlindungi secara optimal dan tidak mengalami kendala dalam proses pengajuan.

Pihak Universitas Binawan menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan kesiapan untuk membentuk Sentra KI, meskipun masih memerlukan panduan teknis dan regulasi pendukung. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti melalui penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan kegiatan pendampingan dan sosialisasi ke depan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual di Universitas Binawan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan karya inovatif, sekaligus mendorong budaya sadar kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

Serang – Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkenalkan sebuah aplikasi handphone yang berisikan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum. Aplikasi dengan nama SuperApp Kementerian Hukum “PASTI” ini dapat diunduh pada perangkat android maupun iOS.

Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan kehadiran aplikasi “PASTI” merupakan inisiasi Kemenkum untuk menghadirkan layanan hukum yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses.

“Ini bukan sekadar aplikasi, melainkan simbol perubahan cara kita bekerja dan melayani,” kata Wisnu di kantor Gubernur Banten, Rabu (08/04/2026).

Ia mengungkapkan bahwa birokrasi pemerintahan Indonesia tengah bergerak ke arah yang lebih cepat, terbuka, dan sederhana. Karena itu, transformasi digital melalui aplikasi “PASTI” akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan hukum.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan hukum kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu,” tuturnya.

Upaya Kemenkum menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan dekat kepada masyarakat, tampak pula melalui program Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Wisnu mengatakan, Posbankum menjadi tempat bertanya, mengadu, dan mendapatkan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi dengan cara yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Hingga April 2026, Posbankum telah hadir di semua desa/kelurahan di seluruh Indonesia atau 100 persen.

“Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi, tetapi juga sebagai ruang penyelesaian konflik sosial sekaligus sarana edukasi hukum masyarakat. Di sinilah prinsip people-centered justice diwujudkan bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan sebaliknya,” jelas Wisnu.

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pelayanan publik dan keadilan hukum adalah penyalahgunaan narkoba, terutama generasi muda. Sehingga, fungsi Posbankum berkembang dengan adanya kolaborasi bersama fasilitator Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Melalui kolaborasi ini, P4GN tidak bertumpu pada penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan edukasi, pencegahan, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Kita ingin membangun kesadaran kolektif, menjadikan desa dan kelurahan sebagai benteng pertama dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, kerja bersama, dan komitmen yang kuat untuk menjaga masa depan bangsa,”’ ujar Wisnu.

Wisnu menyampaikan bahwa kehadiran aplikasi “PASTI”, Posbankum, dan fasilitator P4GN merupakan satu kesatuan yang menunjukkan kehadiran negara secara langsung bagi masyarakat, baik hadir melalui teknologi maupun kehadiran langsung dalam memberikan peran sosial di tengah masyarakat.

“Kita tidak lagi berbicara mengenai prosedur semata, melainkan tentang dampak. Tentang bagaimana negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Tentang bagaimana hukum tidak lagi terasa jauh, tetapi menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wisnu.

Jakarta – Penguatan sinergi antarinstansi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di Ruang Rapat Khusus Kantor Walikota Jakarta Timur, pada Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini membahas optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Kerja sama serta pembinaan dan bantuan hukum termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, menyampaikan bahwa kondisi masyarakat Jakarta Timur tetap kondusif meskipun memiliki latar belakang yang majemuk. Ia juga menjelaskan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kanwil Kementerian Hukum, guna mendukung kelancaran roda pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, Baroto, menjelaskan transformasi kelembagaan pasca pemisahan kementerian. Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam memperluas kolaborasi layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baroto memaparkan sejumlah layanan yang dapat disinergikan, di antaranya layanan Kekayaan Intelektual seperti pendaftaran merek kolektif dan indikasi geografis, serta layanan AHU seperti pendirian perseroan perorangan. Selain itu, Kanwil juga siap memberikan pendampingan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Terkait akses keadilan, Baroto menyampaikan bahwa capaian Posbankum di Provinsi DKI Jakarta pada tahun sebelumnya telah mencapai 100 persen. Layanan tersebut juga telah didukung oleh paralegal yang mendapatkan pelatihan khusus. Audiensi ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, serta mendorong lahirnya inovasi layanan hukum yang lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Persiapan dan Penyampaian Tata Cara Remedial Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Tahun 2026 pada Selasa, 7 April 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kantor Wilayah.
Kegiatan ini diikuti oleh pegawai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian dari upaya memastikan proses remedial ujian dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut dibahas secara teknis mengenai tata cara pelaksanaan remedial ujian, termasuk mekanisme yang akan diterapkan bagi peserta yang belum memenuhi standar kelulusan pada ujian sebelumnya. Diketahui terdapat dua pegawai yang akan mengikuti remedial ujian pada tahun ini.
Melalui rapat persiapan ini, diharapkan pelaksanaan remedial ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian dinas dapat berjalan lancar, transparan, serta memberikan kesempatan yang adil bagi peserta dalam meningkatkan kompetensi dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat.