Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan dan Pelaporan Aktualisasi Layanan melalui e-report pada Senin, 2 Maret 2026, pukul 09.30 s.d. 11.00 WIB secara hybrid.

Kegiatan pembinaan secara daring tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanti Mulyani. Dalam arahannya, disampaikan bahwa pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari telah dibentuknya Posbankum di setiap kelurahan, khususnya di wilayah Jakarta Timur.

Kanti Mulyani menegaskan, “Posbankum ini merupakan bukti kehadiran Negara dalam mendekatkan keadilan kepada masyarakat.” Ia menjelaskan bahwa keberadaan paralegal di Posbankum diharapkan mampu mendampingi warga yang menghadapi permasalahan hukum di lingkungannya. Layanan yang diberikan tidak terbatas pada mediasi konflik, tetapi juga mencakup sosialisasi dan konsultasi hukum, antara lain terkait penyalahgunaan narkotika, pertanahan, waris, dan perlindungan anak. Apabila terdapat kendala dalam penyusunan maupun penginputan laporan layanan, paralegal diminta untuk segera berkoordinasi dengan Tim Zonasi Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi P3H, Koordinator Penyuluh Hukum, perwakilan Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur, para lurah, kepala seksi pemerintahan, paralegal, serta Tim Zonasi Jakarta Timur, dengan jumlah peserta kurang lebih 110 orang. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bagian Hukum Walikota Jakarta Timur, Riama, mengusulkan pembentukan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan pemantauan kegiatan Posbankum, termasuk diskusi penyelesaian atas kendala yang dihadapi di lapangan.

Sesi diskusi berlangsung aktif. Sejumlah paralegal menyampaikan pertanyaan dan masukan, antara lain terkait pelaksanaan sosialisasi hukum di tingkat RT, respons kelurahan terhadap kegiatan paralegal, legalitas atribut paralegal seperti rompi dan topi, penerbitan sertifikat Certified Paralegal (CPLA), hingga permintaan sosialisasi terkait KUHP dan KUHAP yang baru. Selain itu, disampaikan pula usulan penyusunan modul pelayanan hukum di Posbankum sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta berharap Posbankum di wilayah Jakarta Timur semakin optimal dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat serta tertib dalam pelaporan layanan melalui sistem yang disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sebagai tindak lanjut, Kanwil DK Jakarta bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan membentuk grup WhatsApp khusus paralegal Jakarta Timur guna memantau kegiatan Posbankum di wilayah tersebut. Selain itu, pembinaan terhadap Posbankum akan diagendakan secara rutin, baik melalui Zoom maupun kunjungan langsung ke Posbankum.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jakarta menggelar Sidang Pembacaan Putusan dan Wawancara Permohonan Perpanjangan Jabatan Notaris pada Selasa (3/3/2026) di Ruang Ismail Saleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh sembilan orang notaris yang mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan dan memerlukan rekomendasi dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai salah satu tahapan administratif yang harus dipenuhi.

Sidang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jakarta, Baroto, serta dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum beserta jajaran anggota MPW. Dalam prosesnya, dilakukan wawancara untuk menilai kelayakan permohonan yang diajukan, baik dari sisi kinerja notaris selama menjabat maupun pemenuhan persyaratan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam arahannya, Baroto menegaskan bahwa proses perpanjangan jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan evaluasi menyeluruh atas integritas dan profesionalitas notaris. “Perpanjangan masa jabatan harus didasarkan pada kinerja yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen menjaga etika profesi. Notaris merupakan pejabat umum yang memegang kepercayaan negara dan masyarakat, sehingga kualitas dan tanggung jawab harus senantiasa dijaga,” tegasnya.

Ia juga berharap para notaris yang memperoleh rekomendasi perpanjangan dapat terus meningkatkan kualitas layanan hukum, menjaga independensi, serta beradaptasi dengan dinamika perkembangan regulasi. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jakarta menegaskan komitmennya dalam memastikan jabatan notaris dijalankan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas demi memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Coaching dan Mentoring Keprotokolan Tahun 2026 pada Selasa (3/3/2026) di Aula Kanwil. Kegiatan ini merupakan bagian dari sharing knowledge yang disampaikan oleh pegawai yang telah mengikuti diklat keprotokoleran, sebagai bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme di bidang keprotokolan.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Magribi Putu Judhono, dalam arahannya menegaskan bahwa keprotokolan bukan sekadar pengaturan acara, tetapi menyangkut kewibawaan institusi, ketertiban tata tempat, tata upacara, serta tata penghormatan yang mencerminkan citra dan marwah organisasi. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Tim Protokoler Tahun 2026. “Penguatan kompetensi melalui coaching dan mentoring ini penting agar setiap anggota tim memahami secara komprehensif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan serta mampu mengimplementasikannya secara profesional dan adaptif,” ujarnya.

Melalui pendekatan coaching dan mentoring, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga berbagi pengalaman, studi kasus, serta praktik langsung dari pegawai yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan keprotokoleran. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan tim dalam menghadapi dinamika kegiatan, baik internal maupun yang melibatkan pejabat tinggi dan tamu kehormatan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta menegaskan komitmennya dalam membangun Tim Protokoler yang sigap, solid, dan berwibawa, sebagai garda terdepan dalam mendukung kelancaran tugas pimpinan dan keberhasilan setiap agenda kedinasan.

Jakarta – Akses terhadap keadilan bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata yang terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum guna memastikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu berjalan optimal, tepat sasaran, dan akuntabel Senin (02/03/26). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Baroto memimpin rapat dengan didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanti Mulyani serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Zulfahmi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan komitmen bersama antara Kanwil dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya sinergi dan penguatan komitmen bersama antara Kanwil dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) guna mewujudkan akses keadilan yang merata. “Bantuan hukum bukan sekadar program, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sinergi yang telah terjalin harus kita perkuat demi capaian yang lebih maksimal di Tahun Anggaran 2026,” tegas Baroto.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OBH atas dedikasi dan kerja sama yang selama ini telah terbangun dengan baik. Menurutnya, kemitraan yang kokoh menjadi fondasi utama dalam memberikan layanan hukum yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Rapat ini juga menjadi momentum pembaruan kepemimpinan sekaligus penguatan koordinasi lintas divisi dalam rangka menyelaraskan strategi pelaksanaan bantuan hukum. Komitmen kemanusiaan, peningkatan kualitas layanan, serta pencapaian target kinerja TA 2026 menjadi fokus utama pembahasan.

Terakhir Kakanwil menekankan bahwa optimalisasi perencanaan, pengawasan, dan pelaporan menjadi kunci agar pelaksanaan kontrak bantuan hukum dapat berjalan efektif dan sesuai regulasi yang berlaku. Melalui rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berharap proses penandatanganan kontrak bantuan hukum TA 2026 dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta semakin memperluas akses keadilan bagi masyarakat di wilayah Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanti Mulyani, Senin (02/03/26). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya harmonisasi dan penguatan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat ini turut dihadiri oleh Biro Hukum serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP). Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menjadi wujud sinergi lintas perangkat daerah dalam memastikan bahwa substansi Ranperda disusun secara komprehensif, terukur, dan aplikatif.

Dalam pembahasan, tim melakukan telaah mendalam terhadap norma dan materi muatan yang diatur dalam Raperda, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Selain itu, aspek teknis perumusan, kejelasan kewenangan, serta mekanisme implementasi turut menjadi perhatian utama agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Kadiv P3H dalam arahannya menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang tidak tumpang tindih, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung program pembangunan keluarga secara berkelanjutan. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjawab dinamika sosial yang berkembang di daerah.

Melalui rapat pleno harmonisasi ini, diharapkan Raperda tentang Pembangunan Keluarga dapat segera difinalisasi dengan substansi yang harmonis dan implementatif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan perlindungan masyarakat.