Jakarta, 3 Juli 2025 — Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta kembali mengadakan penguatan peran  Lurah yang menjadi peserta Peacemaker Justice Award dalam penyelesaian sengketa di masyarakat secara non-litigasi sebagai bagian dari aktualisasi pelatihan.  Pada  kesempatan kali ini kegiatan dilakukan secara daring dengan para lurah yang ada di kecamatan Pesanggrahan yang diikuti oleh lurah Petukangan Selatan dan Lurah Bintaro. Kegiatan dipimpin  oleh Tri Puji Rahayu sebagai ketua zona  Jakarta Selatan. Ketua menyampaikan bahwa

Peacemaker Training bertujuan membekali para pemimpin di tingkat desa/kelurahan dengan kemampuan mediasi hukum, serta meningkatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan hasil yang maksimalkan para peserta wajib mengikuti semua rangkaian pelatihan dengan komponen evaluasi mencakup kehadiran, pre-test, post-test, dan pelaporan aktualisasi kegiatan di lapangan.

Pelaporan  kegiatan aktualisasi merupakan implementasi pelatihan melalui penyediaan sarana dan prasarana Posbankum seperti ruangan, meja kursi, plang, hingga SDM paralegal. Kemudian sosialisasi layanan Posbankum kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi di Posbankum, pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), dan dukungan terhadap program prioritas Pemerintah di wilayah masing-masing.

Semua kegiatan harus dilaporkan melalui sistem online PJA disertai dokumentasi foto. Penilaian akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Provinsi dengan bobot nilai ketat berdasarkan kelengkapan fasilitas, jumlah sosialisasi, efektivitas mediasi, serta kontribusi nyata dalam program pemerintah.

Peserta yang dinilai berhasil akan diberikan berbagai penghargaan bergengsi seperti Non-Litigation Peacemaker (NLP) untuk Kepala Desa/Lurah yang aktif dalam penyelesaian sengketa, Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) bagi yang mengembangkan sarana dan kegiatan Posbankum secara optimal, Peacemaker Justice Award (PJA) sebagai apresiasi tertinggi bagi Kepala Desa/Lurah yang meraih NLP dan ASJ. Peserta terbaik tingkat nasional akan diundang ke Jakarta pada Agustus 2025 untuk menerima penghargaan PJA.

Peacemaker Training resmi dibuka pada 3 Juni 2025 oleh Kepala BPHN, dilanjutkan dengan Kick-Off Nasional oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada 5 Juni 2025. Proses aktualisasi di lapangan berlangsung sepanjang Juni 2025. Pengumuman peserta terbaik akan dilakukan pada 25 Juli 2025, diikuti penyerahan penghargaan di bulan Agustus 2025. Program ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan serta menciptakan budaya penyelesaian sengketa yang damai dan partisipatif. Sebelum acara ditutup di berikan  sesi tanya jawab . Salah satu pertanyaan perwakilan dari    Kelurahan Petukangan Selatan dimana menanyakan  kegiatan selanjutnya  setelah  aktualisasi ini. Kemudian dijelaskan bahwasannya setelah aktualisasi diumumkan akan diadakan verifikasi dari BPHN   untuk penentuan 10 terbaik dan 3 terbaik. Kemudian kegiatan ditutup dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik.

Jakarta - Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta dipimpin Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertaty bersama dengan Ketua Tim PZI Tessa Harumdila didampingi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial menerima kunjungan dalam rangka study tiru dari Kanwil Kemenkum Banten, Kamis, (03/07/2025). Kunjungan Study Tiru ini dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam
Sambutannya Tessa Harumdila menyambut baik kedatangan tim Kanwil Kemenkum Banten, dimana Kanwil Kemenkum Banten dan Kanwil Kemenkum DK Jakarta berada dalam kontestasi yang sama yakni menuju WBBM Tahun 2025. Ia juga berharap dalam pertemuan tersebut Kanwil Kemenkum DK Jakarta dan Kanwil Kemenkum Banten bisa saling bertukar pikiran dan inovasi dalam pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Yurista Dwi Artarini yang mewakili tim dari Kanwil Kemenkum Banten menyampaikan terimakasih atas sambutan yang diberikan, ia juga mengapresiasi inovasi layanan Rumah Digital Si-Kibe yang dikembangkan oleh Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat. Perlu diketahui Rumah Digital Si Ki‑Be sendiri adalah portal digital inovatif yang diluncurkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta. Yanga dirancang untuk menghimpun layanan birokrasi dari berbagai aplikasi di lingkungan Kemenkum, portal ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Terakhir Plh. Kakanwil Kemenkum DK Jakarta Andi Yulia Hertaty menyampaikan harapannya kedepan agar kedua Kanwil dapat saling bertukar ide-ide kreatif dan inovatif dalam memberikan percepatan layanan bagi masyarakat serta menjadikan Kantor Wilayah yang Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai bagian dari proses seleksi dan pendampingan Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, Tim Zona Jakarta Selatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan Pendampingan penguatan Aktualisasi Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 di dua lokasi kelurahan, yaitu Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kramat Pela, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi Peacemaker Training 2025 serta permintaan fasilitasi dari BPHN dan arahan Kantor Wilayah dan Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Tim yang terdiri dari lima orang melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap lima indikator utama dari laporan aktualisasi, di antaranya dukungan sarana prasarana Posbankum, kegiatan mediasi konflik, program unggulan kelurahan, SK Kadarkum, hingga program sosialisasi hukum.

Kunjungan kegiatan disambut langsung oleh masing-masing lurah dan paralegal kelurahan yang merupakan alumni Diklat Paralegal 1 dan 2 Kegiatan diawali dengan peninjauan lokasi Posbankum yang berada di dua tempat. Yang berada di lantai 1

Tri Puji Rahayu menekankan pentingnya kelengkapan laporan untuk mendapatkan nilai optimal, mengingat aspek aktualisasi pelaporan 40% penilaian dalam seleksi PJA, sementara 60% lainnya diperoleh dari pelaksanaan diklat. Oleh karena itu, penting bagi peserta untuk mengikuti pedoman penilaian secara cermat. Tim Zona Selatan juga akan melakukan pengecekan akhir berkas seperti penyempurnaan dokumen, revisi SK Kadarkum sebelum batas waktu unggah pada 11 Juli 2025.

Jakarta, 1 Juli 2025. Dalam rangka mendukung implementasi Program Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, Tim Zonasi Jakarta Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi, Pendampingan, dan Monitoring Aktualisasi Peacemaker Training pada Selasa, 1 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi, yaitu Ruang Rapat Lantai II Kantor Kelurahan Cipete Utara dan Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.
Acara dibuka secara resmi oleh Lurah Cipete Utara dan Lurah Grogol Selatan selaku peserta Peacemaker Training dari wilayah Jakarta Selatan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Paralegal yang telah mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak (PARLETAK) 2.

Sosialisasi dimulai di Kelurahan Cipete Utara dan dilanjutkan ke Kelurahan Grogol Selatan. Materi disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Tri Puji Rahayu dan Larsianus Sipayung, dari Tim Zonasi Jakarta Selatan. Mereka memaparkan secara rinci tahapan pelaksanaan PJA, sistem penilaian dan perangkingan peserta, serta mekanisme pemberian penghargaan bagi peserta terbaik dalam kategori Top 10 dan Top 3.

Dalam penjelasannya, Tri Puji Rahayu menekankan pentingnya proses aktualisasi sebagai bentuk implementasi hasil pelatihan Peacemaker Training. Beliau menjelaskan beberapa indikator aktualisasi yang menjadi komponen penilaian utama, antara lain:

• Penyediaan sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
• Sosialisasi layanan Posbakum kepada masyarakat;
• Peran aktif Kepala Desa/Lurah dalam mediasi konflik melalui Posbakum;
• Pembentukan kelompok Kadarkum;
• Dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

Seluruh kegiatan aktualisasi wajib didokumentasikan dalam bentuk laporan dan diunggah ke dalam aplikasi PJA. Penilaian akan didasarkan pada kesesuaian laporan serta jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan kondusif, serta ditutup pada pukul 15.00 WIB. Sebagai tindak lanjut, Tim Zonasi Jakarta Selatan akan memastikan seluruh peserta:

• Melaksanakan aktualisasi sesuai jadwal dan mengunggah hasil ke dalam aplikasi PJA;
• Menyusun laporan kegiatan lengkap dengan dokumen pendukung;
• Memenuhi seluruh poin penting dalam penyusunan laporan guna memperoleh penilaian maksimal dari tim penilai PJA.

Jakarta – Komitmen menciptakan layanan publik yang bersih dan bebas pungutan liar ditegaskan dalam audiensi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dengan Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia (MAPI), Selasa, 1 Juli 2025 pukul 15.00 WIB di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah. Audiensi ini berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaboratif, dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua belah pihak, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemberantasan praktik pungli.

MAPI sebagai organisasi masyarakat sipil menyampaikan komitmennya untuk turut aktif mendorong terciptanya birokrasi yang transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang kritis sekaligus konstruktif. “Kami hadir bukan untuk mengawasi semata, tetapi juga menjadi mitra kritis bagi instansi pemerintah, agar pelayanan publik berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan bebas dari praktik pungli,” tegas Endang Agustian selaku perwakilan MAPI. Ditegaskan pula bahwa organisasi ini dibentuk dengan semangat anti pungli yang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham DK Jakarta, Tessa Harumdila, menyambut positif audiensi ini sebagai langkah awal sinergi strategis antaram pemerintah dan masyarakat. “Keterlibatan organisasi seperti MAPI merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Layanan publik harus dikelola secara inklusif, dan MAPI hadir untuk memastikan suara masyarakat ikut terdengar dalam proses tersebut,” ujarnya.