Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta mengucapkan:

Selamat Memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
27 Rajab 1447 Hijriah

Semoga peristiwa Isra Mi’raj menjadi pengingat untuk memperkuat iman, meneguhkan keikhlasan, serta menumbuhkan kesabaran dan ketawakalan dalam setiap langkah pengabdian.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar kegiatan Pengarahan Kepala Kantor Wilayah di Aula A Lantai 4 Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut pasca Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah serta penandatanganan Komitmen Bersama, Pakta Integritas, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Pengarahan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Baroto, dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi dan arah kerja dalam pelaksanaan tugas dan program tahun 2026.
Dalam arahannya, Baroto menekankan pentingnya menjaga capaian kinerja yang selama ini telah berjalan dengan baik serta melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Baroto juga menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta memiliki peran strategis dan menjadi sorotan, sehingga diharapkan mampu menjadi contoh dan panutan bagi kantor wilayah lainnya. Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelaksanaan tugas.
Melalui pengarahan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum DK Jakarta dapat memiliki komitmen dan semangat yang sama dalam mendukung pelaksanaan program kerja serta peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Aceh Tamiang — Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang terus berlanjut. Sebagai bagian dari rangkaian pengabdian kepada masyarakat, Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) kembali melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan pada tahap lanjutan.

Kegiatan diawali dengan apel pengecekan kekuatan personel sebagai bentuk kesiapan taruna sebelum turun ke lapangan. Apel ini sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental seluruh taruna dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembersihan di wilayah terdampak.

Sebelum kegiatan dimulai, seluruh taruna menerima pengarahan terkait tujuan kegiatan, pembagian area kerja, serta penekanan pada pentingnya kedisiplinan, keselamatan kerja, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pengarahan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keamanan seluruh rangkaian kegiatan.

Pada hari ini, kegiatan pembersihan difokuskan pada tiga lokasi utama, yakni Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Rumah Dinas Pegawai, serta SDIT Darul Mukhlishin. Taruna Poltekpin melakukan persiapan peralatan kebersihan sekaligus pembagian tugas sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan.

Di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, kegiatan difokuskan pada pembersihan blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), klinik lapas, serta Rumah Dinas Pegawai. Sementara itu, di SDIT Darul Mukhlishin, taruna melaksanakan pembersihan halaman depan sekolah dan saluran air sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah sekaligus mencegah terjadinya genangan air.

Kegiatan lanjutan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Taruna Poltekpin dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus menumbuhkan nilai kepedulian sosial dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Palembang. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edwar Omar Sharif Hiariej, melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang dalam rangka sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak peraturan daerah (perda) dan masyarakat terhadap substansi serta semangat pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Hukum berkesempatan mengunjungi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan ini disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, didampingi Kasatpol PP Sumsel, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wakil Menteri Hukum yang kerap disapa Prof. Eddy tersebut menyampaikan bahwa KUHP baru hadir sebagai hasil pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan, humanis, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Oleh karena itu, sosialisasi kepada aparat daerah, termasuk Satpol PP, menjadi sangat penting agar pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

“Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Dengan pemahaman yang baik terhadap KUHP baru, diharapkan pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih profesional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menyambut baik kunjungan dan sosialisasi tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung implementasi KUHP baru melalui peningkatan kapasitas aparatur serta koordinasi lintas sektor.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh jajaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi ruang dialog interaktif untuk membahas substansi KUHP baru, termasuk implikasinya terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah. Diharapkan, melalui kegiatan ini, pemahaman yang komprehensif terhadap KUHP baru dapat terbangun sejak dini, sehingga penerapannya ke depan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Jakarta – Mengawali masa pengabdian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus (DK) Jakarta, Kepala Kantor Wilayah, Dr. Baroto, melakukan akselerasi penguatan organisasi dengan meninjau langsung ruang pelayanan publik dan ruang kerja pegawai pada Rabu (14/01/2026). Peninjauan ini mencakup area layanan di Kantor Wilayah hingga Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk Optimalisasi Layanan Publik guna memastikan standar pelayanan berjalan selaras dengan prinsip integritas. Melalui peninjauan ini, Dr. Baroto melakukan identifikasi komprehensif serta pemetaan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kunjungannya, Dr. Baroto memantau setiap alur pelayanan guna memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang membebani publik. Ia mengapresiasi capaian yang telah diraih sebelumnya, namun tetap mendorong adanya pembaruan yang berkelanjutan. "Secara umum, kondisi pelayanan publik di Kantor Wilayah sudah menunjukkan kualitas yang sangat baik dan tertata. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Evaluasi ini penting untuk memetakan apa saja yang perlu kita poles agar layanan kita tidak hanya sekadar standar, tapi menjadi unggul dan lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat Jakarta," tegas Baroto di sela-sela peninjauannya.

Aspek lingkungan kerja dan ketersediaan fasilitas fisik menjadi sorotan utama dalam pemetaan ini. Dr. Baroto menekankan bahwa kualitas pelayanan yang prima sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang mendukung kenyamanan pengguna layanan. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Magribi Putu Judhono, menyatakan komitmennya dalam melakukan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas kantor secara sistematis. "Kami telah mencatat beberapa poin krusial terkait penguatan fasilitas pendukung di ruang layanan maupun ruang kerja. Fokus kami adalah memastikan sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima agar masyarakat mendapatkan kenyamanan maksimal, sementara petugas dapat bekerja secara optimal tanpa kendala teknis. Modernisasi fasilitas ini menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja kami kedepan," jelas Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Kunjungan lapangan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Dr. Baroto, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkomitmen untuk menempatkan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan kinerja, yang diawali dengan penyediaan infrastruktur pelayanan yang mumpuni dan representatif.