Jakarta, 24 Desember 2025 — Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan optimalisasi kinerja keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan dihadiri oleh pimpinan unit kerja serta pejabat pengelola keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.
Rapat evaluasi bertujuan untuk meninjau capaian realisasi anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana koordinasi antarunit kerja dalam menyelaraskan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, pimpinan Kantor Wilayah menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Setiap unit kerja diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selama rapat berlangsung, masing-masing unit kerja memaparkan laporan realisasi anggaran, capaian output kegiatan, serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada penyelesaian kendala administrasi, percepatan penyerapan anggaran, dan peningkatan kualitas perencanaan ke depan.
Melalui rapat evaluasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berharap dapat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan kinerja keuangan yang optimal dan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengumuman Layanan Perseroan Terbatas

Dalam rangka memastikan validitas data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sebelum melakukan perubahan data, perseroan terbatas melalui notaris wajib melakukan perbaikan data alamat email dan nomor telepon apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Pastikan data perusahaan akurat dan mutakhir.

Jakarta, 22 Desember 2025 — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pimpinan badan publik, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Acara dibuka dengan penampilan tarian tradisional Banjar Kemuning yang menambah kekhidmatan suasana.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, dalam penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi (e-Monev) menyampaikan bahwa sebanyak 189 badan publik terbaik berhasil mempertahankan predikat keterbukaan informasi. Dari total 829 badan publik yang mengikuti e-Monev tahun ini, ia berharap jumlah peserta dapat terus meningkat hingga mencapai 1.000 badan publik. Menurutnya, e-Monev merupakan instrumen penting untuk memastikan badan publik menjalankan kewajiban pelayanan informasi secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangkaian acara tersebut juga diumumkan badan publik informatif terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen dalam keterbukaan informasi publik. Pada kesempatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berhasil meraih nilai 96,7 dengan predikat Badan Publik Informatif, yang menunjukkan konsistensi dan kualitas layanan informasi publik yang telah dijalankan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam sambutannya menegaskan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan agenda penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mengapresiasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi melalui e-Monev. “Sebagai pusat perekonomian nasional, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan utama bagi Jakarta. Meritokrasi harus benar-benar dijalankan, dan dengan pelantikan pejabat yang baru, tidak ada lagi alasan keterlambatan pelayanan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono Anung menyampaikan sejumlah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain pemberian insentif transportasi khususnya transportasi umum yang dikelola pemda, penjaminan BPJS Kesehatan, serta subsidi air bersih. Ia juga menyampaikan keputusan untuk tidak menyelenggarakan kembang api pada perayaan Tahun Baru sebagai bentuk empati terhadap masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan dan berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik yang inklusif.

Jakarta Utara, 22 Desember 2025 — Dalam rangka peringatan Hari Ibu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar upacara yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Lurah Peacemaker Justice Award dan Lurah bergelar Non Litigation Peace Maker, bertempat di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin (22/12/2025) pukul 08.00 WIB.
Upacara dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy, selaku Inspektur Upacara, dan dihadiri unsur MUSPIDA Kota Administrasi Jakarta Utara, Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta, Suratin Eko Supono, seluruh ASN di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Utara, serta Tim Penyuluh Hukum Zona Wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Lurah bergelar Non Litigation Peace Maker kepada Lurah Penjaringan, Sunter Agung, Pluit, Lagoa, Pademangan Timur, Ancol, dan Tugu Utara. Selain itu, Lurah Kelapa Gading Timur menerima piagam dan piala Lurah Peacemaker Justice Award atas komitmennya dalam penyelesaian permasalahan hukum secara damai di wilayahnya.
Tak hanya itu, penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan Jagadittha juga diserahkan kepada Kelurahan Rawa Badak Utara sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dalam mendukung budaya sadar hukum di masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para lurah untuk terus meningkatkan peran sebagai peace maker di wilayah masing-masing, serta memperkuat kolaborasi dengan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan nonlitigasi dan mediasi.

Jakarta - Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Kantor Kelurahan Pancoran telah dilaksanakan Sosialisasi KUHP Nasional dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Pancoran wilayah Kecamatan Pancoran Kegiatan ini dihadiri 40 peserta yang terdiri Tim zonasi Jakarta selatan Tri Puji Rahayu beserta tim ,Ibu Sami Astuti selaku Sekel , Pak Edi Kasi pemerintahan,Babinsa/Babinkamtibmas, Satpol PP, LMK, dan BP Yasin paralegal angkatan 3 hingga perwakilan RT/RW di kelurahan Pancoran
Acara dibuka oleh ibu Sami Astuti Sekretaris Lurah Pancoran yang dalam arahannya Menurut beliau keberadaan Posbankum penting sebagai wadah akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat sekaligus pusat informasi hukum dan layanan advokasi.
Narasumber kegiatan terdiri dari Penyuluh Hukum Ahli Madya , Tri Puji Rahayu , dan Larsianus Sipayung
Dalam kesempatan ini Tri Puji Rahayu menyampaian Sosialisasi KUHP Nasional terkait dengan Tindak Pidana Ketertiban Umum, ia menekankan pada Pasal 256 KUHP Nasional ditempatkan dalam Bagian Keempat tentang "Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum” pada Paragraf 1 tentang “Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi”. Pengaturan ini merupakan pengaturan yang sangat penting dalam upaya menjaga ketertiban umum. Pasal 256 menyatakan sebagai berikut: “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebanyak 10 Juta Rupiah.
Sementara itu,Sipayung menyampaikan Sosialisasi Posbankum ia menjelaskan fungsi Posbankum yang akan meliputi layanan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi penyelesaian perkara, hingga layanan rujukan ke advokat.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan warga kelurahan Pancoran dapat memiliki Posbankum aktif yang dapat menjadi sarana masyarakat memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum secara lebih mudah dan Dengan hadirnya Posbankum di setiap kelurahan, diharapkan dapat menjadi sarana akses bantuan hukum gratis untuk memperoleh layanan hukum yang cepat dan tepat sasaran serta sebagai pusat informasi hingga layanan mediasi masyarakat.
Upaya ini menjadi bentuk nyata implementasi semangat “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak”, di mana setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya bagi peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga bagi penguatan kesadaran hukum dan keadilan di tengah masyarakat.