Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan di Kanwil Kemenkum Daerah Khusus Jakarta, Senin, (17/11/2025). Agenda rapat ini meliputi penandatangangan Berita acara Pengharmonisasian Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu:
1. Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemindah bukuan Pajak Daerah.
2. Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahuun 2023 Tentang Analis Standar Belanja.
3. Peraturan Gubernur tentang Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
4. Peraturan Gubernur Pencabutan 10 (Sepuluh) Peraturan Gubernur di BIdang Kepegawaian .

Rapat dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pembinaan Provinsi DKI Jakarta, Imam Sjah Sartono, Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta, Arif Rachman, Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Elvarinsa, Kepala Perundang Undangan 1 Biro Hukum, Ismiatun, JFT Perancang Peraturan Perundangan Madya Kanwil Kemenkum DKJ, Dr. Suratin Eko Supono, serta para JFT Perancang Preaturan Perundang-undangan dan para JFT Analis Hukum Kanwi Kemenkum Daerah Khusus Jakarta.

Kegiatan diawali oleh sambutan Pemrakarsa dari Bapak Imam Sjah Sartono yang mewakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur Analisis Standar Belanja (ASB) akhirnya telah selesai dilakukan harmonisasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKJ yang telah memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang telah BPKD rencanakan. Rapergub ini menjadi salah satu komponen penting dalam rangka penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta 2026, utamanya dalam aspek kebutuhan belanja.

Rapat dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Arif Rachman, Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin BKD Provinsi DKI Jakarta, mewakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta. Belaiu menyampaikan bahwa pencabutan 10 (sepuluh) Peraturan Gubernur ini tidak untuk menghilangkan dasar hukum pengelolaan kepegawaian, namun untuk memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan kepegawaian yang bersifat dinamis. Arif berharap penyelesaian Rapergub memberikan kepastian hukum serta memperkuat tata kelola kepegawaian di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan baik antara BKD Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terus berkelanjutan.

Sambutan pemrakarsa terakhir disampaikan oleh Bapak Elvarinsa, selaku Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa 2 Rapergub ini penting dan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perpanjangan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rapergub ini penting untuk memberikan dasar hukum atas hak-hak para Wajib Pajak dalam melakukan Pemindahbukuan pembayaran Pajak Daerah dan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah.

Selanjutnya, Bapak Dr. Suratin Eko Supono, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum DKJ, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan perangkat daerah dan peserta rapat. Beliau menegaskan bahwa Kanwil memiliki tugas strategis dalam menjaga kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022, termasuk memastikan keselarasan substansi dan teknik penyusunan melalui proses harmonisasi. Beliau juga menyampaikan bahwa rangkaian harmonisasi telah dilaksanakan sebelumnya dan seluruh rancangan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada akhir sambutan, Bapak Eko berharap sinergi antar instansi terus terjaga dan proses pembentukan regulasi daerah semakin berkualitas.

Kegiatan diakhiri dengan proses penandatanganan Draft Rancangan Peraturan Gubernur dan Berita Acara Pengharmonisasian.

Jakarta, (17 November 2025) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan apel pagi rutin pada Senin, 17 November 2025, pukul 07.30 WIB. Kegiatan berlangsung di halaman Kanwil Kemenkumham DK Jakarta dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dari berbagai satuan kerja, meliputi Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kanwil Kementerian HAM.
Apel pagi kali ini dipimpin oleh Gusti Akhmad Ridho, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DK Jakarta, yang bertindak sebagai pembina apel.
Dalam amanatnya, pembina apel menyampaikan pentingnya menjaga kondisi fisik di tengah padatnya pekerjaan dan dinamika tugas kedinasan. Ia mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kesehatan, meningkatkan pola hidup bersih, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat memengaruhi daya tahan tubuh.
Beliau juga menekankan bahwa kesehatan ASN merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang optimal. Kondisi pegawai yang prima akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif serta berkontribusi pada pencapaian target kinerja di akhir tahun.
Kegiatan apel berlangsung tertib dan penuh khidmat, mencerminkan disiplin dan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas serta nilai-nilai dasar ASN.

Jakarta - Nama Kementerian Hukum (Kemenkum) terseret saat operasi penangkapan jaringan pengedar narkoba antarprovinsi. Satu dari tiga orang tertangkap diduga merupakan pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah (Kalteng). Menanggapi berita tersebut, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Ronald Lumbuun, menegaskan bahwa oknum tersebut bukan bagian dari pegawai Kemenkum.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah dan melakukan pemeriksaan internal, bisa dipastikan bahwa oknum tersebut bukan pegawai Kemenkum," ujar Ronald di kantor Kemenkum, Jumat (14/11/2025).

Ronald juga menambahkan bahwa Kemenkum selalu menjunjung tinggi dan menanamkan nilai integritas, serta menegakkan tata nilai BerAKHLAK dan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada seluruh pegawainya.

"Di Kemenkum, kami selalu saling mengingatkan untuk bekerja dengan jujur dan berintegritas. Sangat disayangkan apabila nama Kemenkum terucap di kasus negatif seperti ini," tutur Ronald.

Ronald pun kembali menegaskan bahwa oknum yang tertangkap dalam pemberitaan bukan bagian dari jajaran Kemenkum.

"Melalui pernyataan ini kami atas nama Kemenkum menegaskan bahwa tidak ada pegawai Kemenkum yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga diharapkan dapat menutup ruang bagi beredarnya informasi yang tidak benar di masyarakat," tegas Ronald.

Pemberitaan bermula dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng menangkap tiga orang jaringan pengedar narkoba antarprovinsi di Kalteng dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Jakarta (13/11/2025) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenkum DK Jakarta) hari ini menggelar kegiatan bertajuk "Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Wujudkan Masyarakat yang sehat dan cerdas hukum tahun 2025." Bertempat di Aula Kelurahan Galur, Jakarta Pusat, kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya Kanwil Kemenkum DK Jakarta untuk mendekatkan akses dan informasi hukum kepada masyarakat di Ibu Kota. Selain fokus pada aspek hukum, kegiatan outreach ini turut dimeriahkan dengan layanan sosial berupa pengecekan kesehatan gratis serta pembagian makan siang gratis kepada masyarakat yang hadir.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Romi Yudianto, hadir langsung menyapa masyarakat Kelurahan Galur. Beliau didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty. Dalam sambutannya, Kakanwil Romi Yudianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan vital untuk mendekatkan institusi kepada publik, sekaligus memastikan bahwa informasi mengenai hak dan akses hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu, dapat tersampaikan dengan baik. Inisiatif ini menegaskan komitmen Kanwil dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas secara hukum.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, sesi inti kegiatan diisi dengan penyuluhan hukum yang interaktif. Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi Kementerian Hukum. Melalui kolaborasi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan konsultasi langsung mengenai berbagai permasalahan hukum, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan pengetahuan hukum mereka meningkat.
Pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar dan penuh antusiasme ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta, pemerintah daerah, dan Lembaga Bantuan Hukum. Diharapkan, program ini menjadi model berkelanjutan untuk memastikan setiap warga Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan dan menjadi masyarakat yang benar-benar sadar hukum.

Jakarta 12 November 2025, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Andi Yulia Hertaty, membuka rapat entry meeting audit lapangan kepatuhan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Agenda rapat ini adalah sosialisasi pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site) PMPJ dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kalangan notaris Jakarta. Peserta rapat adalah para notaris di wilayah Jakarta yang hadir melalui zoom meeting.

Tujuan dari audit yang akan dilaksanakan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh notaris di DKI Jakarta telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pindana Pencucian Uang.
• PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
• Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Audit ini diharapkan sebagai sarana evaluasi dan edukasi untuk menyamakan persepsi tentang ruang lingkup PMPJ, menjalin komunikasi dan koordinasi efektif antara tim auditor dan notaris sehingga penerapan PMPJ dipahami dan diterapkan oleh seluruh notaris dan terbangunnya sistem pengawasan dan pembinaan notaris yang kuat, profesional dan berdaya saing global. Selanjutnya Tim dari Kantor Wilayah akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi dengan jadwal dan permintaan data dukung kepada notaris yang akan di audit. Audit akan dilaksanakan tanggal 24-28 November 2025 terhadap notaris