Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencakup diantaranya meliputi 1 Kabupaten Administrasi dan 5 Kota Administrasi, antara lain:

1. Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kota Administrasi Selatan
4. Kota Administrasi Timur
5. Kota Administrasi Utara
6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta membawahi 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 18 UPT Pemasyarakatan, 8 UPT Keimigrasian dan 1 UPT Administrasi Hukum Umum yang tersebar di wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta, yakni :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
5. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
6. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok
7. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
9. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba
11. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Jakarta
12. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang
13. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
14. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu
15. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta
16. Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat
17. Balai Pemasyarakatan Kelas I Pusat
    
18. Balai Pemasyarakatan Kelas I Selatan
    
19. Balai Pemasyarakatan Kelas I Timur-Utara
    
20. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat
21. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Pusat
    
22. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Selatan
    
23. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Timur
    
24. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara
    
25. Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang
26. Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
27. Balai Harta Peninggalan Jakarta

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum (KEMENKUM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kanwil Kemenkum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-Oktober 2024), dan pada terdapat perubahan nomenklatur Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

1. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan)
2. Divisi Pelayanan Hukum (melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan)

Serta Bagian Tata Usaha dan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencakup 1 Kabupaten Administrasi dan 5 Kota Administrasi, yaitu:

1. Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kota Administrasi Selatan
4. Kota Administrasi Timur
5. Kota Administrasi Utara
6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kementerian Hukum menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;
2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta juga memiliki slogan “Zona Harmoni (Handal, Akuntabel, Ramah, Modern, Optimal, Netral, dan Integritas)”.

Kriteria Zona Harmoni di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025:

1. Insan Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta harus handal, memiliki kemampuan dan keandalan tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
2. Insan Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta harus akuntabel, bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Insan Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta harus ramah, memberikan pelayanan dengan sikap santun, menghargai, dan menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun sesama pegawai;
4. Insan Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta harus modern, memanfaatkan teknologi informasi serta inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja;
5. Insan Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta harus optimal, memberikan kinerja terbaik secara konsisten demi pencapaian tujuan organisasi secara maksimal;
6. Insan Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta harus netral, menjunjung tinggi prinsip tidak berpihak dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas;
7. Insan Pengayoman di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta harus harus menjunjung tinggi integritas, menjaga kejujuran, etika, dan moralitas dalam setiap aspek pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Slogan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan semangat kebersamaan serta menciptakan suasana kerja yang produktif dan kondusif.