Jakarta, 23 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan fasilitasi Penilaian Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Fasilitasi penilaian PJA ini dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, dan Kelurahan Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tim penilai melakukan koordinasi dengan para lurah terkait pelaksanaan aktualisasi hasil pelatihan peacemaker sebelumnya.

Kunjungan pertama dilakukan ke Kelurahan Cengkareng Barat, yang saat ini tugas Lurahnya dilaksanakan oleh Plh. Lurah, Bapak Boy Raya Purba yang merupakan Lurah Cengkareng Timur, karena lurah definitif sedang menjalani ibadah haji. Posbakum di kelurahan Cengkareng Barat ini menjalin kerja sama dengan AS Lawfirm, yang juga bermitra dengan Posbakum di Kelurahan Cengkareng Timur, Joglo, dan Kalideres.

Ketua Zonasi, Olivia Dwi Ayu Qurbaningrum, menyampaikan kepada para lurah pentingnya penyusunan laporan aktualisasi berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, baik sebelum maupun sesudah pelatihan pecemaker. Bila kasus terjadi sebelum pelatihan, Lurah dapat melakukan monitoring pada permasalahan yang telah dilakukan upaya mediasi.

Di Kelurahan Rawa Buaya, tim penilai meninjau langsung lokasi sengketa yang telah dimediasi oleh lurah, yaitu terkait pembangunan tower SUTET yang saat ini permasalahan tersebut tengah berproses di pengadilan, terutama menyangkut kompensasi dari pihak PLN.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, para lurah diminta untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan aktualisasi PJA tahun 2025 sesuai pedoman dari BPHN serta melakukan sosialisasi layanan Posbakum kepada masyarakat.

Jakarta - Lebih dari 4 dekade Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai KUHAP. Dalam rentang waktu tersebut, dunia telah berubah, pun dengan sistem hukum yang selalu berkembang. Sudah saatnya KUHAP diperbarui demi sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan KUHAP merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Dimana KUHAP telah digunakan lebih dari 40 tahun, dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan.

“Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, maka perlu dilakukan penggantian KUHAP,” ujar Supratman dalam kegiatan Penandatanganan Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP, Senin (23/6/2025) petang.

Lebih jauh menteri yang sering disapa Bang Maman ini mengatakan jika koordinasi yang baik antara penegak hukum dalam menghasilkan DIM pada RUU KUHAP sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Langkah strategis yang kita ambil pada hari ini adalah suatu tindakan yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi semua lembaga negara, kementerian yang lain, untuk berbagi dalam menyangkut soal peran dan kewenangan masing-masing,” ujar Maman.

Sementara itu Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, mengatakan tantangan yang paling urgen saat ini adalah revolusi industri. Revolusi industri 4.0 memiliki ciri khas internet of things, di mana segala sesuatunya dilakukan melalui media internet. Sedangkan revolusi industri 5.0 itu adalah kolaborasi antara manusia dengan robotik.

“Nah ini menjadi tantangan, dan termasuk nanti alat pembuktian yang akan diajukan para pihak, otomatis akan mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Saya yakin, saya percaya bahwa DIM yang diusulkan, yang dibahas sekalian itu sudah menampung (tantangan revolusi industri),” ujar Sunarto.

RUU KUHAP diharapkan mampu menjadi instrumen hukum acara pidana yang menjamin supremasi hukum, perlindungan hak setiap warga negara, peradilan yang transparan dan berkeadilan, dan sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggelar konferensi pers pada Senin, 23 Juni 2025, untuk mengungkap hasil sinergi penindakan terhadap peredaran narkotika nasional dan jaringan internasional. Plh. Kakanwil Kemenkum DK Jakarta Andi Yulia Hertaty turut hadir dalam konferensi pers yang di gelar di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai tersebut. Sebelumnya dalam periode April hingga Juni 2025, sebanyak 172 kasus penyelundupan narkotika berhasil diungkap, dengan total barang bukti mencapai 683,8 kilogram berbagai jenis narkoba seperti sabu, ganja, ekstasi, dan hashish.

Penindakan ini juga menghasilkan penangkapan terhadap 285 tersangka, termasuk 29 perempuan, di antaranya ibu rumah tangga yang dimanfaatkan jaringan sebagai kurir. Selain itu, BNN turut menyita aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp26,1 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Komjen Pol. Martinus Hukom menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan strategi intelijen guna membongkar jaringan yang lebih besar. Sementara itu, Sekretaris Kemenkopolhukam, Mochammad Hasan, mengapresiasi kerja sama antar-instansi dan menyerukan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba.

Salah satu modus terbaru terungkap di Makassar pada 21 Juni 2025, di mana delapan orang pelaku – enam di antaranya perempuan – menyelundupkan sabu dari Malaysia melalui pembalut, sepatu, dan pakaian dalam. Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara BNN Sulawesi Selatan dan Bea Cukai Makassar.

Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertaty manyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum DK Jakarta mendukung penuh dan siap berkolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks, serta perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bahaya narkoba.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan apel pagi bersama Kanwil Ditjenim, Ditjenpas dan HAM Daerah Khusus Jakarta pada Senin (23/06/2025) yang berlangsung di lapangan upacara kantor wilayah. Apel dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenim, Nia Viranita Hermanu, selaku pembina upacara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu (JFT), serta pejabat fungsional umum (JFU).

Dalam sambutannya, Kabag Tata Usaha dan Umum, Nia Viranita Hermanu, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pegawai yang menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan. Ia juga mengucapkan selamat datang kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung, serta mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menjelang datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharam, Nia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikannya momentum introspeksi dan peningkatan kualitas diri, baik dalam kinerja maupun kehidupan pribadi.

Jakarta — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila, menghadiri upacara peringatan yang digelar di kawasan silang Monas, Jakarta, pada Minggu (22/06). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Jakarta Kota Global dan Berbudaya.” Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memimpin langsung jalannya kegiatan. Turut hadir pula Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, bersama jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung jalannya pembangunan dan program-program prioritas 100 hari pertama masa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur, "Jakarta telah menapaki perjalanan panjang dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa menjadi pusat pemerintahan dan kini tengah bertransformasi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global," ujar Gubernur Pramono.

Pramono menambahkan bahwa pembangunan Jakarta terus bergerak di berbagai lini, memperkuat infrastruktur dan memperindah wajah kota tanpa melupakan akar budaya dan jati dirinya. Menurutnya, keragaman budaya yang tumbuh di Jakarta justru menjadi kekuatan utama dalam membentuk karakter kota yang dinamis, inklusif, dan penuh warna. Sebagai bagian dari komitmen pelestarian budaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan berbagai inisiatif, seperti revitalisasi Blok M melalui program Blok M Rasa Jakarta Citra ASEAN, pengaktifan kembali kawasan Kota Tua sebagai panggung ekspresi budaya, serta pelaksanaan program Betawi Bangkit Jakarta Berbudaya. Tak hanya itu, peluncuran Jakarta Turis Pas juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pariwisata lokal dan internasional.

"Semangat kolaborasi, gotong royong, toleransi, dan inklusivitas menjadi nilai-nilai hidup yang terus kami dorong dalam membangun Jakarta yang berkelanjutan dan berbudaya," tuturnya.