Jakarta – Kanwil Kemenkum DK Jakarta melaksanakan audiensi strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota pada Selasa (31/03). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pembinaan hukum wilayah serta persiapan agenda nasional yang melibatkan Provinsi DKI Jakarta.
Kakanwil Kemenkum DK Jakarta, Baroto, memaparkan capaian signifikan layanan bantuan hukum di Jakarta yang kini telah memiliki 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan. Hingga Maret 2026, layanan ini telah memberikan bantuan hukum bagi 1.082 warga, sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan yang merata bagi masyarakat Jakarta.
Selain bantuan hukum, audiensi ini membahas percepatan harmonisasi regulasi daerah serta pengembangan ekonomi lokal melalui Kekayaan Intelektual (KI). Komoditas asli Jakarta seperti Duku Condet, Salak Condet, hingga Batik Sebira terus didorong pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya optimalisasi peran Posbankum di tengah kompleksitas permasalahan kota Jakarta pasca-Idulfitri. Beliau berharap jajaran Kanwil Kemenkum DK Jakarta dapat terus menjadikan Posbankum sebagai wadah pengaduan yang responsif dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sinergi ini juga mencakup persiapan partisipasi DKI Jakarta dalam peresmian Posbankum Nasional dan peluncuran SuperApps oleh Presiden RI pada April mendatang. Kerja sama intensif antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta diharapkan terus meningkat, termasuk dalam layanan perwalian anak oleh BHP Jakarta demi perlindungan hak masyarakat yang lebih optimal.
