Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Tahun 2026 yang digelar secara hybrid dari Aula B Lantai 4 Kanwil, Selasa (10/02) pagi. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi jajaran pelaksana untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme baru survei pelayanan publik dan analisis kebijakan di wilayah yang kini berbasis On-going Evaluation dan Policy Logic Model.
Di tengah pemaparan materi teknis tersebut, suasana kegiatan menjadi riuh oleh kabar membanggakan. Pihak BSK Hukum mengumumkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta berhasil memborong dua penghargaan sekaligus atas kinerja tahun 2025. Penghargaan pertama adalah predikat "Kategori Unggul" untuk Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), serta penghargaan kedua sebagai Terbaik I untuk Sekretariat Wilayah Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Capaian prestasi ganda ini menjadi suntikan motivasi bagi tim pelaksana yang hadir untuk langsung tancap gas menerapkan pedoman kerja tahun 2026. Dengan standar tinggi yang telah diraih, Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta berkomitmen untuk terus menjaga kualitas analisis kebijakan dan pengawalan reformasi hukum agar tetap akuntabel, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jakarta
