
Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP dan KUHAP Angkatan XII dan XIII Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum pada Senin, (06/04/2026). Keikutsertaan pegawai Kanwil ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tengah fase penting reformasi sistem hukum pidana nasional, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan klasikal secara terintegrasi.

Pelatihan ini bertujuan mencetak fasilitator yang kompeten dalam menyosialisasikan substansi KUHP dan KUHAP secara utuh, akurat, dan tepat sasaran kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Pegawai Kanwil Kemenkum DK Jakarta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan mampu menjadi penggerak penyamaan persepsi lintas sektor penegakan hukum, sekaligus agen perubahan dalam mendorong implementasi hukum pidana yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya pemahaman keterkaitan antara KUHP dan KUHAP dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang harmonis dan terintegrasi.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya nyata transformasi kualitas SDM hukum Indonesia. Kepala BPSDM menyampaikan, “Saya mengharapkan seluruh peserta ToF untuk menjadikan pelatihan ini sebagai momentum meningkatkan kapasitas diri sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan sesuai karakter bangsa.” Dengan semangat tersebut, kegiatan ToF ini diharapkan mampu menciptakan efek berkelanjutan melalui diseminasi pengetahuan yang masif di berbagai daerah, termasuk di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

