Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenkum DK Jakarta) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Pleno Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi DKI Jakarta. Rapat ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pihak Kanwil dengan perwakilan Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Biro Hukum dan Biro Organisasi Reformasi & Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Acara dibuka dengan sambutan dari Para Pemprakarsa Rapergub, yaitu Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Elvarinsa dan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Deftrianov. Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila menyampaikan sambutan dan memimpin jalannya Pleno Harmonisasi. Tessa mengungkapkan bahwa dengan Pleno ini, maka 4 (empat) Raperkada telah resmi diharmonisasi, diantaranya Rapergub tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Rapergub tentang Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025, serta Rapergub tentang Pakaian Dinas ASN, dan Rapergub tentang Tata Naskah Dinas.
Kanwil Kemenkum DK Jakarta selaku instansi vertikal yang berwenang di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa Rapergub tersebut tidak hanya harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kuat. Sinergi ini merupakan wujud komitmen bersama antara Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan produk hukum daerah yang responsif dan mampu mendukung birokrasi yang efektif dan efisien.
Harmonisasi ini sejalan dengan semangat “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak”, yang diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara pusat dan daerah. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memastikan setiap regulasi di ibu kota sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi kemajuan pelayanan publik.
Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumDKJakarta
#SetahunBerdampak
