Jakarta, 6 Maret 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta terus berkomitmen memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat dengan melakukan Pendampingan Paralegal Justice Award (PJA), Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), dan Aktualisasi Paralegal di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Posbankum Kelurahan Pasar Baru ini dipimpin oleh Ketua Tim Zona Wilayah Jakarta Pusat, Chabib Susanto, didampingi tiga anggota tim lainnya.
Kegiatan ini disambut baik oleh Lurah Pasar Baru, Arbi Novianto, serta Sekretaris Lurah, Tyas Endah S, yang turut hadir bersama seorang paralegal setempat. Dalam pendampingan ini, tim memberikan penguatan kepada Lurah Pasar Baru yang telah terdaftar dalam Paralegal Justice Award (PJA) 2025 sekaligus mendukung aktualisasi paralegal yang sebelumnya telah mengikuti Diklat Parletak pada Februari lalu.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan hukum di tingkat kelurahan, telah dibentuk Posbankum di Lantai 2 Kelurahan Pasar Baru, lengkap dengan banner sebagai identitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Selain itu, dua paralegal yang bertugas, Faisal Huisan dan Rekhan Melfina, kini siap memberikan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan. Tim Zona Wilayah Jakarta Pusat juga akan terus melakukan pendampingan dan memberikan penguatan guna mendukung proses Paralegal Justice Award serta memastikan keberlanjutan layanan hukum yang telah dibentuk.
Sebagai langkah konkret dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, Kelurahan Pasar Baru telah mendokumentasikan berbagai penyelesaian kasus yang terjadi di lingkungan mereka. Dokumentasi ini telah dipublikasikan melalui media sosial sebagai bagian dari transparansi informasi hukum, serta telah disediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan hukum yang mereka hadapi.
Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyambut baik sinergi yang telah terjalin dengan Kelurahan Pasar Baru dalam upaya memperkuat layanan hukum dan penyuluhan hukum di tingkat masyarakat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum yang inklusif, efektif, dan berkeadilan.
 |
 |
