Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025. Setelah sukses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020, Kanwil DK Jakarta kini menegaskan kesiapan melalui berbagai inovasi layanan publik dan penerapan budaya kerja berbasis integritas.
Sebagai bagian dari proses tersebut, Kanwil Kemenkum DK Jakarta melaksanakan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Rabu, 1 Oktober 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto, yang didampingi oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama (Pimti Pratama) serta masing-masing Kelompok Kerja (Pokja). Evaluasi ini menjadi tahapan penting dalam mengukur konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi serta komitmen Kanwil DK Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Salah satu inovasi unggulan yang dipaparkan dalam evaluasi adalah Rumah Digital Si Ki-Be, sebuah platform terintegrasi yang telah mendapatkan hak cipta dan menjadi pintu akses seluruh layanan Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta. Aplikasi ini terus dikembangkan, termasuk penambahan fitur QR Code Layanan Hukum di 267 kelurahan se-DK Jakarta, yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan hanya dengan satu pindai.
Pada 2025, Kanwil DK Jakarta juga tengah membangun Aplikasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berbasis web untuk memberikan akses bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Langkah ini selaras dengan transformasi digital pelayanan publik yang dicanangkan pemerintah.
Selain inovasi layanan, Kanwil juga menerapkan konsep Zona Harmoni yang menekankan prinsip Handal, Akuntabel, Ramah, Modern, Optimal, Netral, dan Integritas. Konsep ini diharapkan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, etis, serta berorientasi pada pelayanan prima.
Data kinerja menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian perjanjian kinerja Kanwil DK Jakarta terus naik dari 86,62% pada 2021 menjadi 140,40% pada 2024. Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 3,97 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,96 juga menegaskan kualitas layanan yang sangat baik.
Atas prestasinya, Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta telah meraih 38 penghargaan nasional dalam periode 2021–2025. Bahkan, inovasi Rumah Digital Si Ki-Be menjadi praktik baik yang direplikasi oleh tujuh Kanwil lainnya serta mendapat pengakuan Ombudsman dengan status zero pengaduan.
Sebagai bentuk pengakuan, pada 2025 Kanwil DK Jakarta menerima kunjungan studi tiru dari Kanwil Kementerian Hukum Banten untuk berbagi pengalaman terkait inovasi pelayanan publik dan manajemen kinerja.
Dengan semangat berkelanjutan dan inovasi yang konsisten, Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta optimis meraih predikat WBBM 2025, sekaligus menghadirkan layanan hukum yang semakin dekat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat.
