Jakarta — Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kementerian Koperasi menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Memperkuat Ekosistem Inovasi Pangan Melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” di Graha Pengayoman pada Selasa (14/10/25). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koperasi, para pelaku usaha mikro dan koperasi, akademisi, serta komunitas inovasi pangan dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Romi Yudianto, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati.
Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi motor penggerak dalam percepatan perlindungan dan pengembangan produk koperasi serta UMKM di Indonesia. Menurutnya, pendaftaran merek kolektif merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas produk lokal, memperluas akses pasar, dan mendorong koperasi serta UMKM naik kelas di tengah persaingan global.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa seminar ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian ekonomi nasional berbasis produksi dalam negeri. Ia menyebut merek kolektif sebagai instrumen penting untuk melindungi dan meningkatkan nilai produk koperasi, sekaligus memperluas akses pembiayaan perbankan bagi UMKM. Supratman juga menjelaskan bahwa melalui Surat Edaran Menkum Tahun 2025, pemerintah telah memfasilitasi kemudahan pendaftaran merek kolektif bagi koperasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum DK Jakarta Romi Yudianto menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pendaftaran merek kolektif di wilayah DK Jakarta. “Kanwil siap menjadi garda terdepan dalam mengawal proses pendaftaran merek kolektif bagi koperasi dan UMKM, agar setiap inovasi lokal mendapat perlindungan hukum yang layak,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan semangat Setahun Bekerja Bergerak Berdampak sebagai wujud kerja nyata Kementerian Hukum dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha.
