Jakarta - Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta menggelar rapat koordinasi pada Jumat (10/01/25) untuk membahas target kinerja strategis dan penguatan struktur tim kerja. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi PPPH, Tessa Harumdila ini menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK) terkait monitoring SPAK-SPKP dan SIPKUMHAM yang akan disesuaikan dengan pembaruan struktur Kementerian Hukum.
Keputusan final terkait target kinerja dan monitoring SPAK-SPKP masih menunggu hasil koordinasi dengan BSK pusat. Selain itu, diinformasikan bahwa Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan segera menempati lantai 2 gedung pelayanan, langkah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan koordinasi.
Rapat juga membahas langkah strategis dalam penyusunan konsep tim kerja. Tim ini akan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai pedoman teknis dari BSK. Kepala Divisi menekankan pentingnya kolaborasi erat untuk mempercepat proses tindak lanjut terkait monitoring SPAK-SPKP dan SIPKUMHAM.
Selain itu, peserta rapat sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dengan BSK guna mendukung kelancaran implementasi program-program yang telah direncanakan. Seluruh kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif, sejalan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pelayanan yang optimal.
