Jakarta — Badan Strategi Kebijakan Hukum menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Senin (23/2/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis sekaligus menyamakan persepsi terkait pelaksanaan survei di wilayah pada Tahun 2026.
Diseminasi diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Bintang Meini Tambunan Analis Kebijakan Ahli Madya & Muhaimin Analis Kebijakan Ahli Muda memaparkan pedoman penyelenggaraan survei, dasar hukum, tahapan pelaksanaan kegiatan, hingga mekanisme pelaporan hasil SPAK, SPKP, dan SKM.
Dalam pemaparannya Disampaikan bahwa laporan SPAK dan SPKP akan disampaikan kepada Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan laporan SKM akan disampaikan kepada Deputi Pelayanan Publik.
Selain itu, dijabarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup pemantauan berkala secara triwulanan, evaluasi berjalan periode Januari–Juni, serta tahapan tindak lanjut dan pemantauan pada Juli–November. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai indikator penilaian berbasis dimensi input, proses, dan output, teknik pengisian survei melalui QR Code, tautan (link), dan komputer (PC), serta penyusunan Lembar Kertas Kerja Evaluasi Berjalan (LKKEB) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di wilayah dapat melaksanakan SPAK, SPKP, dan SKM Tahun 2026 secara terencana, terukur, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan budaya anti korupsi integritas organisasi di lingkungan Kementerian Hukum.
