Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, dan Perjanjian Kinerja pada Selasa (13/01/2026) di Aula Kantor Wilayah. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Lepas Sambut Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bagian dari penguatan kesinambungan kepemimpinan dan komitmen organisasi.
Lepas sambut ini menandai berakhirnya masa pengabdian pimpinan sebelumnya, yakni Romi Yudianto, Ibu Andi Yulia Hertaty, Bapak Tessa Harumdila, dan Bapak Lanang Dwi Kurniawan, yang telah memberikan dedikasi dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan hukum di Daerah Khusus Jakarta.
Sebagai simbol komitmen berkelanjutan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama dan perjanjian kinerja yang menegaskan tekad seluruh jajaran untuk menjunjung nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Romi Yudianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dukungan dan kebersamaan selama masa tugasnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan, serta berpamitan dengan harapan semangat integritas dan kolaborasi terus terjaga. “Terima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh rekan. Saya mohon pamit, dan semoga Kanwil semakin maju serta konsisten melayani masyarakat dengan integritas,” ujarnya.
Estafet kepemimpinan kemudian secara resmi diserahkan kepada jajaran Pimpinan Tinggi Pratama yang baru, yaitu Baroto sebagai Kepala Kantor Wilayah, Bapak Zulfahmi sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Ibu Kanti Mulyani sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Dalam kesempatan perdananya, Baroto memohon dukungan dan kerja sama seluruh pegawai agar program kerja dapat berjalan efektif dan selaras. “Saya mohon bantuan dan dukungan rekan-rekan semua untuk bersama-sama memperkuat kinerja dan pelayanan hukum yang berintegritas,” tuturnya.
Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh makna, menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian pimpinan sebelumnya sekaligus titik awal bagi kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembangunan dan pelayanan hukum di Daerah Khusus Jakarta.
