Jakarta (24/02/2026) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat evaluasi terpadu terhadap permohonan pewarganegaraan lima warga negara asing (WNA). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Baroto, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Zulfahmi. Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan substansi para pemohon telah terpenuhi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lima WNA yang menjalani proses evaluasi tersebut berasal dari Pakistan (2 orang), Yaman, India, dan China. Mengingat pentingnya aspek kedaulatan, rapat ini juga melibatkan unsur instansi terkait mulai dari Dinas Dukcapil, jajaran dari Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak, hingga Polda Metro Jaya. Keterlibatan lintas instansi ini bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual dan mendalam terhadap data pemohon, mulai dari status kependudukan, kepatuhan keimigrasian, pemenuhan kewajiban pajak, hingga aspek keamanan.
Melalui sinergi terpadu ini, Kanwil Kementerian Hukum berkomitmen untuk mengambil keputusan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kakanwil Baroto menegaskan bahwa kerja sama dengan berbagai instansi penegak hukum dan kependudukan sangat penting untuk menjamin setiap tahapan pewarganegaraan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Diharapkan proses ini mampu menghasilkan keputusan yang tepat demi menjaga integritas status kewarganegaraan Republik Indonesia.
