Jakarta, 3 Juli 2025 — Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta kembali mengadakan penguatan peran Lurah yang menjadi peserta Peacemaker Justice Award dalam penyelesaian sengketa di masyarakat secara non-litigasi sebagai bagian dari aktualisasi pelatihan. Pada kesempatan kali ini kegiatan dilakukan secara daring dengan para lurah yang ada di kecamatan Pesanggrahan yang diikuti oleh lurah Petukangan Selatan dan Lurah Bintaro. Kegiatan dipimpin oleh Tri Puji Rahayu sebagai ketua zona Jakarta Selatan. Ketua menyampaikan bahwa
Peacemaker Training bertujuan membekali para pemimpin di tingkat desa/kelurahan dengan kemampuan mediasi hukum, serta meningkatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan hasil yang maksimalkan para peserta wajib mengikuti semua rangkaian pelatihan dengan komponen evaluasi mencakup kehadiran, pre-test, post-test, dan pelaporan aktualisasi kegiatan di lapangan.
Pelaporan kegiatan aktualisasi merupakan implementasi pelatihan melalui penyediaan sarana dan prasarana Posbankum seperti ruangan, meja kursi, plang, hingga SDM paralegal. Kemudian sosialisasi layanan Posbankum kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi di Posbankum, pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), dan dukungan terhadap program prioritas Pemerintah di wilayah masing-masing.
Semua kegiatan harus dilaporkan melalui sistem online PJA disertai dokumentasi foto. Penilaian akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Provinsi dengan bobot nilai ketat berdasarkan kelengkapan fasilitas, jumlah sosialisasi, efektivitas mediasi, serta kontribusi nyata dalam program pemerintah.
Peserta yang dinilai berhasil akan diberikan berbagai penghargaan bergengsi seperti Non-Litigation Peacemaker (NLP) untuk Kepala Desa/Lurah yang aktif dalam penyelesaian sengketa, Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) bagi yang mengembangkan sarana dan kegiatan Posbankum secara optimal, Peacemaker Justice Award (PJA) sebagai apresiasi tertinggi bagi Kepala Desa/Lurah yang meraih NLP dan ASJ. Peserta terbaik tingkat nasional akan diundang ke Jakarta pada Agustus 2025 untuk menerima penghargaan PJA.
Peacemaker Training resmi dibuka pada 3 Juni 2025 oleh Kepala BPHN, dilanjutkan dengan Kick-Off Nasional oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada 5 Juni 2025. Proses aktualisasi di lapangan berlangsung sepanjang Juni 2025. Pengumuman peserta terbaik akan dilakukan pada 25 Juli 2025, diikuti penyerahan penghargaan di bulan Agustus 2025. Program ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan serta menciptakan budaya penyelesaian sengketa yang damai dan partisipatif. Sebelum acara ditutup di berikan sesi tanya jawab . Salah satu pertanyaan perwakilan dari Kelurahan Petukangan Selatan dimana menanyakan kegiatan selanjutnya setelah aktualisasi ini. Kemudian dijelaskan bahwasannya setelah aktualisasi diumumkan akan diadakan verifikasi dari BPHN untuk penentuan 10 terbaik dan 3 terbaik. Kemudian kegiatan ditutup dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik.
