Jakarta - Meningkatkan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual di kalangan pelajar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenkum DK Jakarta) menyelenggarakan kegiatan "RuKi Mengajar,". Kali ini Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta menjadi titik lokasi kegiatan yang turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah, Andi Yulia Hertaty pada Rabu (28/05/2025).

Dalam sambutannya, Andi Yulia menegaskan bahwa kegiatan “RuKi Mengajar” merupakan bagian dari misi edukatif Kementerian Hukum untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya pelindungan karya sejak dini. Beliau berharap para Santri dapat termotivasi dan berkarya sekaligus memahami langkah-langkah dalam melindungi karya mereka." Jadilah generasi yang tidak hanya pandai menciptakan tetapi juga bijak dalam menghargai karya orang lain," Jelas Andi Yulia.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi edukasi yang dibawakan oleh Tim RuKi (Guru Kekayaan Intelektual), yakni Lestari Sejati Pertiwi (Penyuluh Hukum Ahli Madya) dan Sukoco Hendarto (Penyuluh Hukum Ahli Muda). Keduanya memberikan penjelasan kepada para santri mengenai jenis-jenis KI, khususnya merek sebagai identitas dan nilai tambah suatu produk, serta hak cipta yang melindungi berbagai bentuk karya kreatif seperti musik, seni rupa, dan fotografi. Kegiatan “RuKi Mengajar” ini menjadi langkah nyata Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam mendekatkan isu kekayaan intelektual kepada generasi muda, sekaligus menanamkan semangat pelindungan dan penghargaan terhadap karya sejak dini.

Jakarta-Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila bersama JFT Perancang Perturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Selasa (27/5). Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ibu Hj. Rany Mauliani.

Agenda rapat dimulai dengan paparan Eksekutif terhadap Raperda RPJMD 2025–2029. Selanjutnya, rapat mendengarkan masukan dan saran dari pimpinan anggota Komisi A, B, C, D, dan E dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dari kalangan akademisi, LSM, serta Ormas/Orsos yang diundang dalam forum tersebut. Berbagai pendapat yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan penting penyusunan Raperda RPJMD yang selanjutnya diagendakan pembahasan pasal per pasal.

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, berjumpa dengan Duta Besar (Dubes) Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy, Selasa (27/05/2025). Pertemuan ini membahas beberapa bidang kerja sama kedua negara, termasuk pembahasan tentang apostille dan kekayaan intelektual.

Menkum Supratman mengajak Mesir untuk berpartisipasi dalam konferensi apostille sehingga pengesahan dokumen kedua negara dapat lebih mudah dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa terdapat WNI yang berada di Mesir, di antaranya untuk menempuh pendidikan. Sehingga layanan apostille sangat dibutuhkan untuk pengesahan dokumen bagi kepentingan warga kedua negara.

“Ada warga kami yang bersekolah di luar negeri, termasuk di Mesir. Layanan apostille sangat dibutuhkan untuk pengesahan dokumen mereka. Dan sebaliknya, akan memudahkan warga negara Mesir yang membutuhkan pengesahan dokumen untuk ke Indonesia,” kata Supratman di ruang kerjanya.

Selain itu, Menkum juga meminta dukungan dari Republik Arab Mesir agar Indonesia dapat menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH), mengingat Mesir sudah menjadi anggota dalam HCCH terlebih dahulu. HCCH merupakan organisasi internasional yang menghasilkan instrumen hukum multilateral sehingga menolong anggota-anggotanya dalam mengembangkan hukum nasional dan internasional.

Indonesia belum menjadi anggota HCCH, namun Indonesia telah menjadi salah satu “connected parties” di HCCH untuk Konvensi Apostille.

“Indonesia sedang bermohon untuk menjadi anggota dari HCCH dan Service Convention. Kami berharap Mesir dapat mendukung kami (Indonesia) dalam keanggotaan tersebut,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, Menkum membahas terkait dengan peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Mesir dalam perayaan hubungan diplomatik kedua negara dalam berbagai bidang. Pemerintah Indonesia dan Republik Arab Mesir akan merayakan 80 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Oleh karena itu, Supratman mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual.

“Kami mendukung pemasaran produk-produk terutama yang bernilai Kekayaan Intelektual (KI). Namun sampai dengan saat ini, kerja sama Indonesia dengan Mesir dalam bidang KI belum tertuang dalam perjanjian kerja sama sehingga kami mendorong agar dapat dilaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu dekat,” ucapnya.

Kerja sama perdagangan Indonesia-Mesir mencakup berbagai produk agrikultural, mulai dari kelapa sawit, buah-buahan serta sayur-sayuran. Perjanjian kerja sama dengan Mesir dalam bidang kekayaan intelektual akan meningkatkan nilai ekonomis dari produk-produk geografis Indonesia tersebut.

Pria kelahiran Sulawesi ini percaya bahwa kerja sama dengan Mesir akan membawa dampak positif bagi kedua negara, mulai dari bidang hukum, pendidikan hingga ekonomi. Menyambut baik diskusi dengan Menkum, Dubes Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy juga menyampaikan bahwa Mesir akan terus membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang.

“Indonesia dan Mesir memiliki hubungan diplomatik yang baik selama 80 tahun. Kami berharap agar kita dapat berdiskusi lebih rutin dalam membahas berbagai layanan-layanan yang ada di Kementerian Hukum untuk kerja sama di masa depan,” kata Yasser Elshemy.

Indonesia dan Mesir telah bekerja sama baik dalam berbagai bidang mulai dari hukum hingga ekonomi, termasuk ekspor-impor kelapa sawit, kurma hingga spare-part kendaraan. Indonesia sendiri telah terkenal memiliki produk unggulan seperti Kelapa Sawit yang digunakan Mesir di banyak sektor. Melalui kerja sama dengan Mesir, Indonesia dapat memasarkan produknya hingga ke Eropa, Afrika, dan jazirah Arab.

Jakarta - Guna mempercepat proses pembentukan Koperasi Kelurahan dan Koperasi Desa Merah Putih, Kanwil Kemenkum DK Jakarta dipimpin Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertaty didampingi Kabid Pelayanan AHU Sukino menggelar Rapat Koordinasi bersama Instansi Terkait melalui Daring, Selasa (27/05/2025). Andi Yulia Hertaty menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Multi Pihak (KMP) di Provinsi DKI Jakarta digelar untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam memenuhi target pembentukan KMP yang ditetapkan pemerintah pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, perwakilan pemerintah daerah, serta stakeholder terkait. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Koordinator Wilayah V Satgas Nasional menyampaikan bahwa DKI Jakarta hingga saat ini belum menunjukkan progres signifikan dalam pembentukan KMP. Menyikapi hal tersebut, Kemenkop telah mengirimkan surat kepada Gubernur dan Wali Kota guna mendorong percepatan, dengan target seluruh KMP berbadan hukum paling lambat 31 Mei. Evaluasi rutin setiap Rabu pun telah dijadwalkan untuk memantau perkembangan.

Senada dengan itu Andi Yulia Hertaty berharap dengan diadakannya Rapat Koordinasi tersebut dapat segera diambil langkah-langkah dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih seperti Musyawarah Kelurahan serentak dengan menghadirkan notaris yang telah ditunjuk sehingga dapat segera menyelesaikan berkas-berkas yang dibutuhkan. Terakhir Andi Yulia Hertaty menyampaikan dengan komitmen bersama lintas instansi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan pembentukan KMP di Jakarta dapat terealisasi sesuai jadwal dan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

Jakarta-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bersama para akademisi dan praktisi hukum menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik Naskah Pra Kebijakan dengan topik "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum". Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Tessa Harumdila. Diskusi ini mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam menerapkan ketentuan layanan bantuan hukum di lapangan. Diskusi dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, 27 Mei 2025.

Kegiatan diskusi ini dihadiri Analis Kebijakan dari BSK Hukum serta para pejabat fungsional perancang parturan perundang-undangan, penyuluh hukum, analis permasalahan hukum, analis kebijakan dari Kanwil Kementerian Hukum Jakarta serta para Advokat dan Paralegal dari LBH di Jakarta.

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., Direktur LBKBH Fakultas Hukum Universitas UPN Veteran Jakarta, yang hadir sebagai narasumber memaparkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, ditetapkan dengan maksud dan tujuan “Menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas”. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kendala diataranya adalah kesulitan dalam pemenuhan syarat identitas penerima bantuan hukum, pagu anggaran yang terbatas, Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum masih belum sepenuhnya dipahami oleh OBH, penerima batuan hukum seringkali tidak dapat memberikan penilaian terhadap penerapan Standar Layananan Bantuan Hukum (Starla Bankum), tanggapan Pemberi Bantuan Hukum atas pengaduan, kualifikasi pelanggaraan atas penerapan Starla Bankum, pelaporan pendampingan tersangka yang kemudian menjadi terdakwa, pelaksanaan pelaporan pendampingan korban di persidangan, dan terkait mediasi. Terkait solusi yang didiskusikan diantaranya perlu diadakan pembinaan atau pelatihan lanjutan dari penyelenggara bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, dibuatnya aturan tambahan dalam standar layanan bantuan hukum serta penyesuaian dalam aplikasi Sidbankum. Diharapkan akan ada penguatan nyata dari BPHN dan Kanwil sehingga sistem bantuan hukum yang ada bisa berjalan lebih terkoordinasi dan efisien.

Kegiatan diskusi publik ini ditutup oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Beliau menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan, diskusi kritis, dan pengalaman lapangan yang dibagikan oleh seluruh peserta. Ia berharap agar hasil diskusi ini dapat menjadi landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan penguatan implementasi bantuan hukum yang berkeadilan di wilayah Jakarta dan nasional.