Jakarta, 3 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila, serta dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Bappeda, BPSDM, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Dinas Kebudayaan.
Dalam sambutannya, Tessa Harumdila menyampaikan bahwa rapat pleno ini merupakan tahapan akhir dari proses harmonisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 26 September dan 1 Oktober 2025. “Rapat ini merupakan rapat final atas rangkaian kegiatan Pengharmonisasian dengan agenda pembahasan pasal per pasal. Diharapkan proses harmonisasi ini menghasilkan rancangan peraturan yang berkualitas, tepat guna, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.
Adapun empat rancangan peraturan gubernur yang dibahas adalah Rancangan Pergub tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Peningkatan Nilai Koefisiensi Lantai Bangunan, Rancangan Pergub tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, Rancangan Pergub tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Rancangan Pergub tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi.
Dalam forum ini, Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum DK Jakarta menekankan pentingnya penyesuaian substansi, konsistensi bahasa hukum, hingga penyempurnaan konsideran, dasar hukum, dan teknik penyusunan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Dengan selesainya proses harmonisasi ini, kami berharap kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kemenkum DK Jakarta dapat terus terpelihara dan bersinergi dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas,” pungkas Tessa.
