Jakarta, 4 November 2025 — Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi pengumpulan data terkait pelaksanaan Survei Indeks Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.
Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan layanan kesekretariatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, guna memastikan pelaksanaan layanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaan koordinasi ini, tim dari Badan Strategi Kebijakan Hukum melakukan konsultasi dan pengumpulan data terkait pelaksanaan survei indeks layanan, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola dan transparansi layanan di lingkungan Kementerian Hukum.
Dengan kegiatan ini, Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi melalui evaluasi berkala terhadap indeks layanan di setiap unit kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Melalui kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dalam pengumpulan data dan penyusunan strategi peningkatan mutu kualitas layanan internal serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
