Jakarta, – Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila, menghadri dan memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kota Administrasi Jakarta Timur serta menyampaikan apresiasi atas peran serta lurah dalam memperkuat akses keadilan masyarakat yang digelar pada Senin (22/9/25).
Dalam sambutannya, Tessa Harumdilla menegaskan pentingnya peran lurah dan kepala desa sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa hukum di masyarakat. Melalui program Peacemaker Training yang digagas Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Juni 2025 yang diikuti 1.380 peserta dari seluruh Indonesia. Para lurah dibekali kompetensi mediasi untuk menyelesaikan konflik secara non-litigasi dan berhak menyandang gelar Non Litigation Peacemaker (NLP).
“Peran lurah sebagai Non Litigation Peacemaker sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat secara damai dan non-litigasi. Para lurah ini adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan bekal sebagai Non Litigation Peacemaker, mereka bisa menyelesaikan konflik hukum tanpa harus masuk ke pengadilan dan kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” ujar Tessa Harumdila.
Dari 46 lurah DKI Jakarta yang mengikuti pelatihan, terdapat 7 lurah asal Jakarta Timur yang berhasil menyelesaikan aktualisasi dan memperoleh sertifikat Non Litigation Peacemaker (NLP). Ketujuh lurah tersebut berasal dari Kelurahan Cilangkap, Cililitan, Cipinang, Cipinang Besar Utara, Jati, Kalisari, dan Pisangan Timur.
“Dari 46 lurah di DKI Jakarta yang mengikuti pelatihan, tujuh lurah berasal dari Jakarta Timur dan semuanya berhasil menyelesaikan aktualisasi serta memperoleh sertifikat NLP,” jelas Tessa.
Dari ketujuh lurah tersebut, Lurah Cilangkap, Dicky Wijaya Sumantri, berhasil lolos dan terpilih mewakili Jakarta Timur dalam seleksi nasional Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, dan akan bersaing dengan 130 lurah dan kepala desa se-Indonesia untuk meraih penghargaan bergengsi di bidang penyelesaian sengketa non-litigasi. Dengan terpilihnya Lurah Cilangkap sebagai wakil Jakarta Timur di ajang nasional, diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi lurah lain dalam memberikan layanan keadilan yang cepat, murah, dan sederhana bagi warganya.
Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan apresiasi kepada Walikota Jakarta Timur beserta jajaran atas dukungan penuh dalam upaya meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan akses keadilan serta terciptanya budaya hukum yang kuat di wilayah Jakarta Timur.
“Mari terus menjalin kerja sama agar terciptanya budaya kesadaran hukum yang lebih kuat di tengah masyarakat,” tutup Tessa.
