Senin, 2 Februari 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan rapat Monitoring Dan Evaluasi Kinerja yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan diikuti oleh pejabat struktural serta ketua tim kerja sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan peningkatan kinerja organisasi
Dalam rapat tersebut, dibahas aksi percepatan aktivasi Coretax dan Seraya. Untuk mengatasi kendala yang ada, Kakanwil menyepakati penerbitan bukti potong manual berbasis Excel serta rencana menghadirkan Direktorat Jenderal Pajak guna membantu pegawai yang mengalami hambatan aktivasi. Selain itu, akan dilakukan pendataan pegawai yang belum melakukan aktivasi untuk selanjutnya diberikan pendampingan secara bertahap
Pada bidang Pelayanan Hukum, Kakanwil mendorong percepatan layanan yang bersifat urgent, termasuk target pendaftaran merek koperasi dan peningkatan maturitas Kekayaan Intelektual yang saat ini berada pada level 3,22 melalui pembentukan tim khusus. Sementara itu, layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) diperkuat melalui koordinasi MKN, MPD, dan MPW guna meningkatkan pengawasan notaris, validasi data pelaporan melalui aplikasi PASTI, serta penyatuan basis data pusat dan daerah. Mekanisme kehumasan dan pelaporan juga menjadi perhatian dengan penyusunan target mingguan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi
Di bidang Pembinaan dan Pelayanan Hukum, Kepala Kantor Wilayah mengoptimalkan peran Organisasi Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum melalui pemantauan langsung, pendampingan, serta strategi jemput bola. Sejumlah program unggulan dirancang, seperti penyuluhan hukum melalui booth, pelaksanaan kegiatan hybrid dengan melibatkan praktisi hukum dan aparatur kelurahan, pengembangan podcast Posbankum, serta rencana Posbankum Goes to School. Seluruh kegiatan akan didukung dengan format pelaporan yang seragam untuk mendukung evaluasi pimpinan secara komprehensif
Melalui rapat ini, Baroto menegaskan pentingnya sinergi lintas divisi, keseragaman data, serta percepatan pelaporan sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan hukum. Kanwil Kemenkum DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat
