Dalam rangka memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kementerian Hukum melalui Inspektorat Jenderal menggelar workshop pelaksanaan evaluasi ZI Tahun 2026, Senin (20/04/26). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan satuan kerja menghadapi proses penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta turut mengikuti kegiatan ini secara virtual yang dipusatkan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah, Zulfahmi, hadir mengikuti kegiatan bersama Tim Pembangunan Zona Integritas (PZI). Workshop ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ZI tidak semata ditentukan oleh kelengkapan dokumen, melainkan pada kualitas implementasi nyata di lapangan. Fokus utama diarahkan pada penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta konsistensi dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menyampaikan sejumlah poin krusial yang menjadi indikator utama dalam evaluasi. Di antaranya adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP dan BPK yang harus mencapai 100%, capaian nilai SAKIP minimal “B” untuk WBK dan “BB” untuk WBBM, serta kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara menyeluruh. Selain itu, kualitas implementasi komponen pengungkit dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), inovasi pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat, serta penerapan manajemen risiko juga menjadi faktor penentu. Satuan kerja juga diingatkan untuk menjaga reputasi dengan menghindari kasus maladministrasi yang dapat berdampak negatif terhadap penilaian.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa satuan kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM diharapkan mampu menjadi role model bagi unit kerja lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan di seluruh lini organisasi. Adapun tahapan evaluasi ZI Tahun 2026 meliputi penilaian mandiri oleh satuan kerja, penilaian berjenjang oleh kantor wilayah dan unit utama, hingga pelaksanaan evaluasi oleh TPI dan panel penilaian. Seluruh proses ini dilakukan secara sistematis dan terjadwal guna memastikan objektivitas hasil evaluasi.
Melalui workshop ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat memahami secara komprehensif mekanisme evaluasi serta mempersiapkan diri secara optimal. Tidak hanya untuk meraih predikat, namun lebih dari itu untuk menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Sebagai penutup, ditegaskan bahwa tujuan utama pembangunan Zona Integritas bukanlah sekadar penghargaan, melainkan komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani.
