Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan pendampingan, monitoring, dan evaluasi (Monev) pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara serentak di lima wilayah kota administrasi Jakarta pada Kamis, 26 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah kelurahan, yakni Kelurahan Pulogadung (Jakarta Timur), Sungai Bambu (Jakarta Utara), Manggarai (Jakarta Selatan), Mangga Besar (Jakarta Barat), dan Menteng (Jakarta Pusat).
Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Tahun 2026 serta tindak lanjut arahan pimpinan agar Posbankum yang telah dibentuk dapat berfungsi optimal, tertib administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat kelurahan. Tim Penyuluh Hukum pada masing-masing zonasi memberikan pendampingan teknis kepada paralegal dan aparatur kelurahan terkait tata cara pengisian laporan layanan Posbankum melalui aplikasi E-Report yang terintegrasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dalam pendampingan tersebut ditegaskan bahwa setiap layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat wajib dilaporkan secara rutin dan berkelanjutan, minimal satu kali dalam satu minggu, serta disertai dokumentasi pendukung. Pelaporan ini menjadi bagian penting dari akuntabilitas layanan, sarana pemantauan kinerja Posbankum, sekaligus dasar pemetaan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
Para lurah dan jajaran kelurahan menyambut baik pelaksanaan kegiatan pendampingan dan Monev ini. Sejumlah kelurahan menyampaikan bahwa Posbankum telah aktif memberikan layanan konsultasi hukum, pendampingan, serta mediasi berbagai persoalan hukum warga, seperti perselisihan antarwarga, sengketa keluarga dan warisan, konflik sosial, hingga permasalahan ketertiban lingkungan. Di beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, layanan Posbankum dinilai sangat membantu dalam meredam potensi konflik dan mendorong penyelesaian masalah secara musyawarah.
Meski demikian, dalam diskusi juga terungkap sejumlah tantangan di lapangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana Posbankum, kebutuhan penambahan paralegal, serta masih adanya miskonsepsi masyarakat mengenai peran paralegal dan kekhawatiran terkait data pribadi. Seluruh masukan tersebut dicatat oleh Tim Penyuluh Hukum sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Tim Penyuluh Hukum juga mengingatkan bahwa ketertiban dan konsistensi pelaporan layanan Posbankum menjadi salah satu prasyarat penting dalam berbagai program nasional, seperti sertifikasi Paralegal, Paralegal Justice Award, serta Pelatihan Juru Damai. Selain itu, BPHN direncanakan akan melakukan pemantauan secara acak terhadap pelaksanaan Posbankum di kelurahan sebagai bagian dari evaluasi nasional.
Melalui kegiatan pendampingan dan Monev yang dilaksanakan secara serentak ini, Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas paralegal serta aparatur kelurahan. Diharapkan layanan Posbankum semakin optimal, profesional, dan mampu menghadirkan akses keadilan yang mudah dijangkau oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
