Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Selasa (14/10/2025). Bertempat di Aula Lantai 4, kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Manajerial, Non Manajerial dan operator LKjIP.
Dalam pembukaannya, Perencana Ahli Muda, Januar Kurniawan Prakosa menyampaikan pentingnya pendampingan ini sebagai langkah memastikan penyusunan LKjIP yang lebih berkualitas dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap data dan analisis yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja organisasi.
Sementara itu, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sukino menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil reviu LKjIP Tahun 2024, dengan fokus pada peningkatan substansi laporan, validitas indikator, dan konsistensi antar dokumen perencanaan. “LKjIP bukan sekadar laporan akhir tahun, tetapi cerminan kerja keras dan tanggung jawab kita kepada masyarakat dan negara,” ungkapnya.
 |
 |
Dalam kesempatan yang sama, Analis Sumber Daya Aparatur Muda, Budhi Reksa Wilfiyuni menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kanwil Kemenkum DK Jakarta atas langkah proaktif dalam memperkuat akuntabilitas kinerja. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan data dukung LKjIP, tetapi juga menjadi strategi cerdas dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Pemerintah. “Kalau nilai SAKIP meningkat, otomatis indeks Reformasi Birokrasi juga naik. Apa yang teman-teman lakukan hari ini punya dampak langsung terhadap peningkatan kinerja kementerian secara keseluruhan,” tuturnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan Perencana Ahli Pertama, Chyntia Veronika Manik, yang membahas dasar hukum, format laporan, dan mekanisme penyusunan LKjIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 serta Kepmenkumham Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023. Melalui pendampingan ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat budaya akuntabilitas, meningkatkan nilai SAKIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Penegasan ini menjadi cerminan nyata semangat Setahun Bekerja, Bergerak Berdampak.
 |
 |
