
Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di Kantor Kelurahan Menteng Dalam telah dilaksanakan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Sosialisasi KUHP Nasional di Kelurahan Menteng Dalam wilayah Kecamatan Tebet . Kegiatan ini dihadiri 40 peserta yang terdiri Tim zonasi Jakarta selatan Tri Puji Rahayu Sukoco Hendarto serta Revi , Saiman selaku Sekel Babinsa/Babinkamtibmas, Satpol PP, LMK, Hilal Fudori dan Yanti paralegal angkatan 3 hingga perwakilan RT/RW di kelurahan Menteng Dalam.
Acara dibuka oleh Sekretaris Lurah Menteng Dalam BP. Saiman yang dalam arahannya menghimbau agar kelurahan segera membentuk Posbankum karena Menurut beliau keberadaan Posbankum penting sebagai wadah akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat sekaligus pusat informasi hukum dan layanan advokasi.
Narasumber kegiatan terdiri dari Penyuluh Hukum Ahli Madya , Tri Puji Rahayu , dan Penyuluh Hukum Ahli Muda Sukoco Hendarto.
Dalam kesempatan ini Tri Puji Rahayu menyampaian Sosialisasi KUHP Nasional terkait dengan Tindak Pidana Ketertiban Umum, ia menekankan pada Pasal 256 KUHP Nasional ditempatkan dalam Bagian Keempat tentang "Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum” pada Paragraf 1 tentang “Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi”. Pengaturan ini merupakan pengaturan yang sangat penting dalam upaya menjaga ketertiban umum. Pasal 256 menyatakan sebagai berikut: “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebanyak 10 Juta Rupiah.
Sementara itu,Sukoco Hendarto menyampaikan Sosialisasi Posbankum ia menjelaskan fungsi Posbankum yang akan meliputi layanan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi penyelesaian perkara, hingga layanan rujukan ke advokat.
Kegiatan ini juga menekankan kesiapan administrasi Para lurah seperti SK Pembentukan Posbankum, Surat Rekomendasi, SK Kadarkum, titik lokasi Google Map, serta spanduk/banner sebagai bagian dari persyaratan administratif serta sarana pendukung yang lainnya.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan warga kelurahan Menteng Dalam dapat segera memiliki Posbankum aktif yang dapat menjadi sarana masyarakat memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum secara lebih mudah dan Dengan hadirnya Posbankum di setiap kelurahan, diharapkan dapat menjadi sarana akses bantuan hukum gratis untuk memperoleh layanan hukum yang cepat dan tepat sasaran serta sebagai pusat informasi hingga layanan mediasi masyarakat.
Upaya ini menjadi bentuk nyata implementasi semangat “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak”, di mana setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya bagi peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga bagi penguatan kesadaran hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

