Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Progres Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja pada Senin, 25 Agustus 2025, bertempat di Aula Utama Kanwil. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat manajerial, non-manajerial, serta operator laporan dari setiap program di lingkungan Kanwil dan turut hadir Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta Amien Fajar Ocham.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Romi Yudianto yang diwakili Kadiv Yankum Andi Yulia Hertaty memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap satuan kerja terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan organisasi. “Setiap capaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan terukur agar mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Pada kegiatan ini juga disampaikan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perencana Ahli Muda Januar Kurniawan Prakosa. Ia menyampaikan tentang dasar hukum, mekanisme evaluasi, instrumen monitoring, hingga pemanfaatan data capaian kinerja.
Adapun tujuan utama sosialisasi adalah untuk menyeragamkan mekanisme monitoring, menyediakan instrumen penilaian yang transparan, memastikan ketercapaian sasaran kinerja, serta mengidentifikasi hambatan dan risiko yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kinerja. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan mendukung terwujudnya good governance .
Pada akhirnya, Output dari kegiatan ini adalah berupa dokumen pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres capaian kinerja yang akan menjadi acuan resmi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta.
