Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, Romi Yudianto, bersama Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Konstantinus Kristomo, melaksanakan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, turut mendampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Tessa Harumdila serta Kadiv Pelayanan Hukum Andi Yulia Hertaty. Dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur didampingi jajaran pejabat terkait.

Agenda audiensi membahas pentingnya dukungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Kehadiran Posbankum di tingkat kelurahan dinilai strategis dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Kakanwil Kemenkum DKJ, Romi Yudianto, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendorong percepatan pembentukan Posbankum hingga mencapai 100% di seluruh kelurahan. Hal ini, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa negara wajib menghadirkan bantuan hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, Kapus Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar keberadaan Posbankum tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemprov DKI siap memberikan dukungan penuh dalam penyediaan sarana dan prasarana Posbankum di kelurahan.

“Pemerintah Provinsi berkomitmen memastikan seluruh warga memiliki akses yang setara terhadap layanan bantuan hukum. Kehadiran Posbankum di setiap kelurahan akan menjadi langkah nyata menuju keadilan sosial bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta,” ujar Gubernur.

Dengan dukungan Pemprov DKI, diharapkan target pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan dapat segera tercapai sehingga masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan gratis. Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan program Presiden: setahun bekerja, bergerak berdampak dalam memperkuat layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.
#SetahunBerdampak

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta terus berinovasi dalam mendukung percepatan transformasi layanan hukum berbasis teknologi informasi. Melalui pengembangan Aplikasi PASTI, Kanwil Kemenkum DK Jakarta melakukan konsultasi dan integrasi segel elektronik kepada Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Senin (01/09/2025).

Aplikasi PASTI dirancang sebagai platform digital untuk mempermudah serta mempercepat proses administrasi kenotariatan. Dengan sistem terintegrasi, aplikasi ini memungkinkan notaris dan instansi terkait mengakses informasi serta melakukan pelaporan secara cepat, akurat, dan transparan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty menjelaskan bahwa penerapan segel elektronik menjadi langkah penting guna meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan protokol notaris. Hal ini juga sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi akta notaris dan tuntutan penyelenggaraan layanan publik yang prima.

Kepala Bidang Keamanan Informasi Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN, Zaenal Suhardono menegaskan pentingnya pengamanan data dan infrastruktur dalam implementasi digitalisasi protokol notaris. Dengan langkah ini, diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta serta BSSN dapat memperkuat integrasi keamanan digital, sehingga Aplikasi PASTI mampu menjadi instrumen layanan hukum modern yang andal, efisien, dan terpercaya.

Jakarta – Senin, 1 September 2025, bertempat di Kantor Kecamatan Pancoran, telah dilaksanakan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi seluruh Kelurahan wilayah Kecamatan Pancoran. Kegiatan ini dihadiri para lurah, Babinsa/Babinkamtibmas, Satpol PP, LMK, hingga perwakilan RT/RW se-Kecamatan Pancoran.

Acara dibuka oleh Wakil Camat Pancoran, Rudy Cahyadi, yang dalam arahannya menghimbau agar seluruh lurah segera membentuk Posbankum di kelurahan masing-masing. Menurutnya, keberadaan Posbankum penting sebagai wadah akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat sekaligus pusat informasi hukum dan layanan advokasi.

Narasumber kegiatan terdiri dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila, Penyuluh Hukum Madya Larsianus Sipayung, dan Penyuluh Hukum Muda Sukoco Hendarto.

Dalam paparannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tessa Harumdila menegaskan bahwa pembentukan Posbankum menjadi langkah strategis sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Pancoran. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa 52 Posbankum di Jakarta Selatan dapat terealisasi 100% pada bulan September 2025. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta juga tengah mempersiapkan Nota Kesepakatan dengan Walikota terkait pembentukan dan pembinaan Posbankum di tingkat kelurahan, agar layanan bantuan hukum benar-benar cepat, gratis, dan tepat sasaran serta untuk memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat kelurahan.

Kegiatan ini juga menekankan kesiapan administrasi Para lurah seperti SK Pembentukan Posbankum, Surat Rekomendasi, SK Kadarkum, titik lokasi Google Map, serta spanduk/banner sebagai bagian dari persyaratan administratif serta sarana pendukung yang lainnya.

Sementara itu, L. Sipayung menjelaskan fungsi Posbankum yang akan meliputi layanan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi penyelesaian perkara, hingga layanan rujukan ke advokat. Adapun Sukoco Hendarto menambahkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta akan memberikan pendampingan teknis kepada lurah, termasuk fasilitasi Diklat Paralegal hingga para paralegal memperoleh sertifikat Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA).

Dalam kesempatan tersebut juga diinformasikan bahwa akan segera dilaksanakan rencana pelaksanaan Diklat Paralegal Angkatan ke-3, sehingga seluruh kelurahan di Kecamatan Pancoran diminta mempersiapkan kelengkapan administrasi peserta.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan setiap kelurahan di Pancoran dapat segera memiliki Posbankum aktif yang dapat menjadi sarana masyarakat memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum secara lebih mudah dan Dengan hadirnya Posbankum di setiap kelurahan, diharapkan dapat menjadi sarana akses bantuan hukum gratis untuk memperoleh layanan hukum yang cepat dan tepat sasaran serta sebagai pusat informasi hingga layanan mediasi masyarakat.

Jakarta, 28 Agustus 2025 – Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Sari Pasifik Jakarta, 25–28 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta tindak lanjut dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan hukum adalah fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

“Melalui Indeks Reformasi Hukum, kita berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berorientasi pada hasil, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

IRH menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum melalui identifikasi, pemetaan, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian ini berlandaskan pada tiga prinsip utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus memastikan regulasi relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Hasil sementara penilaian menunjukkan capaian yang menggembirakan:
- Kategori Kementerian/Lembaga (K/L):
Sebanyak 66 K/L (71,0%) meraih predikat AA (Istimewa), dengan 12 K/L di antaranya memperoleh nilai sempurna (100).
(Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 hanya terdapat 2 K/L dan tahun 2024 sebanyak 11 K/L yang meraih nilai sempurna).
- Kategori Pemerintah Daerah (Pemda):
Sebanyak 99 Pemda (17,9%) berhasil memperoleh predikat AA (Istimewa), dengan 9 Pemda meraih nilai sempurna (100).
(Pada tahun 2023 tidak ada Pemda yang meraih nilai sempurna, sedangkan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 Pemda).

Dalam sambutan penutupnya, Andry menekankan bahwa penilaian IRH tidak hanya sebatas evaluasi, melainkan refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia.

“Hasil kegiatan ini harus menjadi pijakan dalam mempercepat transformasi hukum, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan cita-cita besar mewujudkan World Class Government,” tegasnya.

Mulai tahun 2026–2029, kegiatan ini tidak hanya menjadi program prioritas Kementerian Hukum, tetapi juga akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan ditutupnya kegiatan Penilaian IRH 2025, Kementerian Hukum mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan kerja sama, sinergi, dan komitmen dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, inklusif dan berkeadilan.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (29/08/2025). Bertempat di Aula Lantai 4, kegiatan ini diikuti oleh 52 (lima puluh dua) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi dan bermitra dengan Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto menyampaikan bahwa dinamika anggaran negara turut berdampak pada berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan bantuan hukum. Namun demikian, pemerintah telah memberikan tambahan anggaran khusus di tahun 2025 untuk mendukung program bantuan hukum, yang harus dikelola secara bijak, efisien, dan tepat sasaran.

“Kita semua tahu bahwa kondisi anggaran berdampak kepada kita semua. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan antara efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Syukurlah, kemarin kita mendapatkan tambahan anggaran untuk bantuan hukum, sehingga layanan bagi masyarakat kurang mampu tetap dapat berjalan,” ujar.

Beliau juga menegaskan pentingnya peran petugas dan lembaga bantuan hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan bangsa. “Kita ingin membangun bangsa ini dengan memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapat perlindungan hukum. Pemerintah harus selalu berpihak kepada masyarakat. Semoga kita semua dapat terus memberikan kontribusi nyata,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Kepala Kanwil mengapresiasi partisipasi seluruh LBH yang hadir serta berharap program bantuan hukum ke depan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berwawasan luas, memiliki kesatuan, dan menjunjung tinggi keadilan.