Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada empat atlet sepak bola wanita melalui mekanisme naturalisasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, yang didampingi oleh Plh. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU (Ditjen AHU), Hantor Situmorang, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

Empat atlet tersebut adalah pertama Emily Julia Frederica Nahon memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang neneknya lahir di Bogor, Jawa Barat, bek ptengah yang berkarir pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19 ADO Den Haag (Level 1 Belanda) dan kerap kali bermain di Tim Senior. Atlet kedua naturalisasi selanjutnya Felicia Victoria de Zeeuw, memiliki garis keturunan Indonesia yakni nenek dari ibunya lahir di Jakarta, gelandang serang handal yang sebelumnya berkarir pada musim 2021/2022 dipromosikan ke Tim U-16, dan pada musim 2022/2023 pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19, dan pada musim 2024/2025 bermain dengan Tim Senior ADO Den Haag (Level 1 Belanda) kembali lagi dipromosikan ke Tim U-17.

Ketiga, Iris Joska de Rouw yang akan diandalkan sebagai kiper Timnas sepakbola wanita yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, sebelumnya menghabiskan 3 musim di tim Youth Sparta Rotterdam (2019 - 2022) dan saat ini dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam. Terakhir yakni Isa Guusje Warps memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Padang, Sumatera Barat, sebagai penyerang andalan sayap kanan yang sebelumnya berkarir di Klub asal Belgia yaitu KRC Genk Ladies (Level 1 Belgia) dan bergabung dengan Tim Senior sampai akhir musim 2023/2024, dan saat musim 2024/2025 ia kembali berlabuh ke Tim asal Belanda yaitu NAC Breda (Level 1 Belanda).

Widodo dalam sambutannya menegaskan, bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata.
"Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," ujar Widodo.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait. Serta partisipasi semua pihak, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Intelijen Negara dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya 4 pesepakbola wanita dalam skuad Tim Nasional Indonesia Putri bukan merupakan hal yang baru dikarenakan sebelumnya di tahun 2024, Pemerintah juga sudah melakukan naturalisasi terhadap 2 pesepakbola wanita yaitu Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu yang diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda yang menjadi agenda jangka panjang untuk Timnas Putri adalah dapat mencapai target ranking 50 besar FIFA (10 besar Asia), lolos di setiap putaran final AFC Women Asian Cup dan lolos ke FIFA Women World Cup 2035. Hal ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Widodo menambahkan, bahwa kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.

Widodo juga menegaskan, komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional.

“Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan peundang-undangan di bidang kewarganegaraan” ujarnya

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

Jakarta - Dalam rangka mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan pendampingan penilaian mandiri IRH kepada pemerintah daerah pada Selasa (10/06/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan serta kelengkapan data dukung yang menjadi syarat utama dalam proses verifikasi IRH.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tessa Harumdila menyampaikan IRH merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur capaian reformasi hukum melalui identifikasi, pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi, serta penguatan sistem regulasi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai 99,28 dan dikategorikan sebagai AA (Istimewa).

Target nasional untuk tahun 2025 menetapkan bahwa 100% kementerian/lembaga dan 95% pemerintah daerah harus berpartisipasi dalam penilaian, dengan nilai minimal kategori “Baik” (>70-80). Saat ini, masih terdapat sejumlah variabel dan indikator yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, terutama terkait kelengkapan serta pemahaman terhadap data dukung.

"Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap unsur pemerintah daerah memahami pentingnya kelengkapan data dukung serta peran aktif dalam reformasi hukum," ujarnya. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mempercepat tercapainya target IRH nasional dan mewujudkan regulasi yang efisien, efektif, dan partisipatif di seluruh wilayah Indonesia. Turut hadir Kepala Bagian Perundang-undangan I, Ismiyatun dan Ketua Tim Analis Kebijakan BSK, Andriani Pancawati.

Jakarta - Jajaran Kanwil Kemenkum DK Jakarta dipimpin Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertaty bersama Kadiv PPPH Tessa Harumdila didampingi Kabid Pelayanan AHU Sukino melaksanakan audiensi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati. Audiensi ini ditujukan dalam percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Wilayah DKI Jakarta. Andi Yulia Hertaty menyampaikan bahwa kedatangannya bersama jajaran adalah untuk berkoordinasi dalam proses pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Wilayah Jakarta. Lebih lanjut Andi Yulia Hertaty juga menyampaikan bahwa Kanwil DK Jakarta siap mendukung proses legalitas pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih bersama dengan para Notaris di Wilayah Jakarta yang nantinya akan ditunjuk dalam pembuatan akta koperasi. "Dengan Notaris yang ada di Jakarta kita siap mendukung dalam hal legalitas pembentukan akta koperasi, oleh karena itu kita membutuhkan dukungan dari Asperkeu Setda Provinsi DKI Jakarta" Ujarnya.

Sementara itu Suharini Eliawati menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk mendukung berdirinya Koperasi Kelurahan Merah Putih di Wilayah Jakarta. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendirian 267 koperasi di seluruh kelurahan, dengan target operasional pada 12 Juli 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan koperasi ini, termasuk revisi APBD untuk pembiayaan legalitasnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya untuk mencari kolaborator dalam menghadapi kendala terkait biaya pembuatan akta notaris dan tetap optimis pembentukan KMP akan sesuai dengan jadwal.

Jakarta Selatan, 5 Juni 2025 – Kelurahan Bintaro resmi mewakili Jakarta Selatan dalam ajang bergengsi Lurah Cup / Benyamin Sueb Award Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Acara pembukaan berlangsung meriah dan dipimpin secara langsung oleh Wakil Walikota Jakarta Selatan, bertempat di Kantor Kelurahan Bintaro.

Lurah Cup tahun ini mengangkat tema “Ketahanan Pangan”, di mana para peserta dari enam wilayah administratif Daearh Khusus Jakarta berkompetisi untuk menjadi wakil provinsi di tingkat nasional mewakili wilayah Jawa dan Bali. Dalam seleksi tingkat kota ini, Kelurahan Bintaro berhasil unggul dari kelurahan lain dan terpilih setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat di tingkat kecamatan dan kota.

Selanjutnya, Kelurahan Bintaro akan mewakili Jakarta Selatan dalam seleksi tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pemenangnya akan ditunjuk sebagai delegasi provinsi untuk ajang nasional, mewakili wilayah Jawa dan Bali.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, di antaranya anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pejabat kecamatan, Ketua DMI Pesanggrahan, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari RT/RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, kader kesehatan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Danramil.

Tim penilai dari berbagai SKPD Provinsi Darah Khusus Jakarta meninjau langsung berbagai program inovatif seperti hidroponik, pengolahan sampah, kampung tematik, hingga program ketahanan pangan, sesuai tema lomba tahun ini.

Dalam kegiatan klarifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Kamis, 5 Juni 2025, tim penilai yang berjumlah 21 orang dari unsur SKPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengunjungi sejumlah titik unggulan di Kelurahan Bintaro. Beberapa lokasi yang menjadi sorotan meliputi Bersi Farm hidroponik, Kampung TBC RW 1, Kebun Vanili RW 14, serta Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah aktif memberikan layanan kepada masyarakat.

Kehadiran Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Kelurahan Bintaro merupakan salah satu aspek unggulan yang mendapat perhatian khusus dari tim penilai. Dalam proses klarifikasi lapangan, Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta turut hadir memberikan pendampingan dan penguatan, serta menjelaskan bahwa paralegal yang bertugas telah berperan aktif membantu penyelesaian permasalahan hukum di tingkat kelurahan.

Wakil Walikota Jakarta Selatan menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap eksistensi Pos Pelayanan Bantuan Hukum sebagai bagian dari pelayanan publik yang komprehensif di Kelurahan Bintaro. Bahkan, beliau merencanakan untuk melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Daerah Khusus Jakarta guna mendorong replikasi layanan tersebut di kelurahan lain.

Kelurahan Bintaro kini bersiap untuk menghadapi seleksi tingkat provinsi yang akan menentukan kelurahan terbaik dari Daerah Khusus Jakarta untuk maju ke tingkat nasional. Dengan kekuatan program dan dukungan masyarakat, Kelurahan Bintaro optimistis dapat membawa nama baik Jakarta Selatan di kancah nasional.

Jakarta, Kanwil Kemenkum Daerah Khusus Jakartakembali melaksanakan pelatihan paralegal angkatan II tahun 2025 pada hari Kamis, 5 Juni 2025.

Pada pelatihan hari  ini, para peserta yang berjumlah 165 orang yang berasal dari 5 wilayah Daerah Khusus Jakarta menerima materi 1) penyusunan dokumen laporan, pengaduan dan kronologis, 2) prosedur hukum dan sistem peradilan, dan 3) teknis komunikasi.

Sesi pertama diisi oleh 3 orang narasumber dari PBH FH UKI yaitu Pdt. Dr. Marudud Parulian Silitonga, STh, S.H., M.H., Haposan Sinaga, S.H., M.H., dan Francois G. Ritonga, S.H., M.H. Narasumber menyampaikan mengenai langkah awal dalam membuat laporan, yaitu menyusun kronologi dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan verifikasi, pengumpulan bukti, dan menentukan lembaga pelaporan/pengaduan dan salah satu poin penting adalah menggunakan 5 W (What, Who, When, Where, Why), sebagai pedoman penyusunan laporan.

Materi kedua, prosedur hukum dalam peradilan, disampaikan oleh Bapak Zulfikar Judge dari LKBH FH Universitas Esa Unggul yang menyampaikan bahwa Peradilan Hukum bersifat imparsial dan tidak diskriminatif, asas-asas hukum baik perkara pidana dan perdata.

Materi ketiga, disampaikan oleh Bapak Masidin dari LKBH FH Universitas Nasional yang menyampaikan fungsi dan tujuan komunikasi dan bagaimana komunikasi yang efektif bagi paralegal dan pentingnya mengendalikan emosi sebagai paralegal serta meningkatkan kemampuan untuk menyimak.

Selama proses pemaparan, panitia yang terdiri dari para Penyuluh Hukum melakukan moderator sesi dan fasilitator kegiatan sehingga acara berjalan lancar dan tertib. Selama pelatihan ini peserta aktif berdiskusi dengan banyaknya penanya di setiap sesi. Narasumber menjelaskan materi secara rinci dan menjawab pertanyaan peserta.